TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi I DPR berbeda pendapat dengan Duta Besar AS, Ralph Boyce, dalam pertemuan tertutup di gedung MPR/DPR, Jumat (7/2). Ralph Boyce dan Dubes Inggris, Richard Grozney, menemui Komisi I DPR, di Ruang Pimpinan Komisi I, untuk membicarakan masalah rencana serangan AS ke Irak. Dalam urusan ini, Komisi I menolak dan menentang sangat keras rencana serangan itu, sementara Boyce kembali menegaskan kebijakan negaranya untuk melucuti senjata milik negara tersebut, jika perlu dengan serangan militer. Ketua Komisi I, Ibrahim Ambong, dalam keterangan pers, usai pertemuan, menyatakan posisi DPR tetap menolak rencana serangan AS ke Irak tersebut. Sebab, tindakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang berdaulat. Kita (Komisi I) tetap tidak menghendaki penyelesaian masalah dengan cara perang. Kita juga memberi beberapa contoh alternatif untuk mencegah perang, walaupun contoh itu tidak demokratis, kata Ambong. Wakil Ketua Komisi I, Ishak Latuconsina, menambahkan komisinya juga telah mengingatkan kepada pihak AS melalui Dubes AS bahwa korban yang jatuh akan jauh lebih besar dan sulit diatasi jika dilakukan serangan terhadap Irak. Walaupun Amerika Serikat merencanakan memberikan bantuan, tapi jelas akan jatuh korban lebih besar, katanya. Sementara, Boyce menegaskan negaranya akan berusaha dengan segala cara menghindari korban sipil, jika terpaksa dilakukan penyerangan terhadap negara pimpinan Saddam Hussein tersebut. Ia menilai, Irak menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya untuk penyelesaian damai. Irak, yang menurut Resolusi PBB 1441 harus memberi penjelasan akurat soal persenjataan pemusnah massal yang dimilikinya, justru memberikan informasi yang tidak akurat dan bersifat basi. Grozney, yang juga ikut pertemuan itu, berharap masih adanya kemungkinan perubahan sikap dari pemerintahan Saddam Hussein untuk menyerahkan senjata pemusnah massal-nya. Dengan begitu, tidak perlu dilakukan serangan ke negara tersebut. Namun, Grozney mengaku harapan itu semakin kecil. Biarpun memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah RI dan DPR-RI, Grozney menegaskan pihak AS dan Inggris tetap menghormati kebijakan Indonesia tersebut. Yang penting, masih ada jalur terbuka untuk saling menukar keterangan dan kebijaksanaan masing-masing. Kami tidak harapkan ada persetujuan, tapi bisa ada pengertian masing-masing, kata Grozney. Ia menambahkan, kini sudah ada persetujuan dari 15 negara anggota Uni Eropa bahwa pimpinan Irak, Saddam Hussein, harus memenuhi kewajibannya mematuhi Resolusi DK PBB tersebut. Dimas Adityo-Tempo News Room)