TEMPO Interaktif, Jakarta:Perpanjangan status darurat militer di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak akan dikonsultasikan dengan pihak DPR karena berdasarkan UUD 1945 tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPR dalam menentukan status bahaya. Jadi boleh-boleh saja, kata Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, usai Rakor Polkam di kantor Kementerian Polkam, Senin (3/11) siang. Walaupun saat ini presiden belum memutuskan akan memperpanjang atau tidak pelaksanaan status darurat militer di Aceh yang akan berakhir tanggal 19 November mendatang, tetapi Rakor Polkam telah merekomendasikan kepada presiden untuk memperpanjang darurat militer di Aceh. Menurut Yusril, sesuai dalam UUD 1945, presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR dalam menentukan status bahaya bagi negara. Lain halnya jika pemerintah berniat menentukan perang. Keputusan menyatakan keadaan bahaya ada di tangan presiden, tegasnya.Mengenai adanya keberatan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong mengenai diperpanjangnya status darurat militer di Aceh, Yusril berujar, DPR boleh berpendapat, tetapi pemerintah tetap punya sikap sendiri. D.A Candraningrum - Tempo News Room