TEMPO Interaktif, Jakarta -Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief meyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mempertimbangkan untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi dinilai penting untuk memuluskan pembangunan.
"Presiden dalam banyak hal setuju dengan rekonsiliasi nasional. Tinggal bagaimana dengan partai-partai politik," kata Andi Arief di Binagraha, Komplek Istana Negara, Selasa (03/08).
Menurut Andi Arief, dia dan staf khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, telah berdikusi dengan Presiden perihal rekonsiliasi nasional ini. "Presiden sedang menimbang-nimbang," ujar Andi.
Dengan rekonsiliasi tersebut, nantinya Presiden akan mengambil alih semua persoalan masa lalu dan meminta maaf kepada rakyat. "Nanti tinggal diikuti oleh DPR dan MPR," katanya.
Andi menilai belum terlambat melakukan rekonsiliasi karena banyak uang dari hasil kasus-kasus kejahatan di masa lalu yang tersimpan di luar negeri. "Ada yang di Bank Swiss, ada di Singapura, mereka sebenarnya ingin pulang agar uangnya bisa ditaruh di Indonesia, dengan syarat terjadi rekonsiliasi," ujarnya.
Amnesti untuk para penjahat yang memiliki uang di luar negeri, kata Andi, bisa saja diberikan Presiden jika dengan amnesti tersebut kesejahteraan masyarakat bisa terdongkrak. "Kalau kita melihat amnesti di berbagai tempat dan ternyata bisa mensejahteraan rakyat, kenapa tidak," katanya.
Dwi Riyanto Agustiar
