Pemerintah Disarankan Bentuk Pengawas Otsus Papua  

Reporter

Editor

Senin, 2 Agustus 2010 20:22 WIB

TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Supaya pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua efektif dan maksimal, perlu dibentuk badan khusus yang bertugas mengawasinya. "Badan pengawas khusus otsus Papua ini nantinya yang bertugas memastikan pelaksaan berjalan sesuai dengan tujuan awal demi percepataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,"kata Manager Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endy Jaweng kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/8).

Menurut Robert, otsus membutuhkan managemen khusus untuk pengawasan yang bukan berada di Kementerian Dalam Negeri seperti Direktorat Penataan Daerah dan Otonomi Khusus. Sebaiknya pengawasan dilakukan sebuah badan semi otonom lintas sektoral yang bertanggungjawab langsung kepada Wakil Presiden yang memang bertugas mengawasi pembangunan.

Selain itu, pengawasan khusus ini juga merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden yang memandang perlunya dilakukan audit penggunaan dana otsus Papua. "Perlu segera direalisasikan. Selama ini muncul keraguan publik atas efektifitas pengelolaan dana otsus Papua yang jumlahnya cukup besar hingga puluhan triliun rupiah yang ditengarai ada korupsi. Di sisi lain ada juga kecurigaan soal mis-manajemen fiskal, mis-alokasi. Audit selain sebagai prosedur standar sistem tata kelola anggaran juga penting untuk menjawab keraguan publik,” ujarnya.

Dari data Kementerian Dalam Negeri, jumlah dana yang dikeluarkan untuk otsus Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2010 mencapai Rp 28 triliun, di luar Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Rinciannya, masing-masing sekitar Rp 1,38 triliun pada 2002, Rp 1,53 triliun pada 2003, Rp 1,64 triliun pada 2004, Rp 1,78 triliun pada 2005, Rp 2,91 triliun pada 2006, Rp 3,3 triliun pada 2007, Rp 3,59 triliun pada 2008, Rp 3,73 triliun pada 2009 dan Rp 3,85 triliun pada 2010. Selain itu, sejumlah kementerian dan lembaga non-kementerian telah mengalokasikan anggaran pembangunan di Papua sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

MUNAWWAROH

Berita terkait

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

14 hari lalu

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

Wakil Ketua DPRA Safarudin mengatakan meski suara Prabowo di Pilpres 2024 kalah di Aceh, namun dia berkomitmen kembalikan dana otsus 2 persen.

Baca Selengkapnya

BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru

24 Februari 2023

BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.

Baca Selengkapnya

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

4 Agustus 2022

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

23 Mei 2022

Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

Mahfud Md menanggapi protes beberapa organisasi masyarakat Papua soal penolakan program daerah otonom baru atau DOB di Papua.

Baca Selengkapnya

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.

Baca Selengkapnya

Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

10 Mei 2022

Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

Demonstrasi sekelompok warga Papua Barat akan digelar pada Selasa, 10 Mei 2022. Menolak pembentukan DOB.

Baca Selengkapnya

Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

22 Maret 2022

Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

Meski kemungkinan kekhususan Jakarta dicopot, Dhany yakin Jakarta tetap akan menjadi kota megapolitan.

Baca Selengkapnya

RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

18 Januari 2022

RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo berharap RIPPP 2022-2041 tidak membuat wilayah di kawasan timur itu merana pada 20 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Rapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan

18 Januari 2022

Rapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan

Bappenas bersama sejumlah jajaran lembaga pusat dan daerah membahas Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP 2022-2041.

Baca Selengkapnya

Stafsus Sri Mulyani: Selain Dana Otsus, Dana Bagi Hasil Dukung Pembangunan Papua

27 November 2021

Stafsus Sri Mulyani: Selain Dana Otsus, Dana Bagi Hasil Dukung Pembangunan Papua

Stafsus MenKeu Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan selain dana otonomi khusus, dukungan dana bagi hasil diharapkan mendukung pembangunan Papua.

Baca Selengkapnya