Masih Ada Pungutan di Sekolah

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Juli 2010 16:00 WIB

TEMPO Interaktif, Cirebon - Pungutan terhadap siswa sekolah di Cirebon masih terjadi. Pungutan ini diambil dari para siswa yang baru saja naik kelas. Salah satunya berdasarkan pantauan Tempo, pungutan terjadi di sebuah SMA Negeri di Dukuhpuntang.

Orang tua siswa yang ditemui mengaku anaknya yang baru naik kelas XII diminta untuk membayar uang sejumlah Rp 315 ribu. "Saya tentu saja kaget karena saat naik ke kelas XI anak saya justru tak dikenakan biaya apapun," kata orang tua yang tak mau disebut namanya itu.

Adapun peruntukkan uang tersebut antara lain untuk pembelian LKS sebesar Rp 120 ribu, uang OSIS Rp 100 ribu, dana asuransi, pemeliharaan komputer, serta pemeliharaan taman yang totalnya mencapai Rp 315 ribu.

"Uang itu pun sebenarnya harus sudah lunas pada 9 Juli kemarin," katanya. Namun karena mengaku tidak memiliki uang, ia pun mengaku baru memberikan sebesar Rp 200 ribu dan sisanya baru akan dibayarkan saat anaknya masuk sekolah pada 12 Juli mendatang.

Pihak sekolah belum bisa dimintai komentar. Namun Bupati Cirebon, Dedi Supardi di tempat terpisah mengatakan dia sudah menginstruksikan untuk tidak ada biaya apapun dalam daftar ulang siswa. "Karena kami sudah menganggarkan biaya yang cukup besar termasuk untuk tingkat SMA," katanya.

Advertising
Advertising

Karena itu Dedi pun mengaku akan mengecek langsung ke kepala dinas terkait untuk menanyakan permasalahan ini. "Akan langsung kami cek," katanya.

IVANSYAH

Berita terkait

Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

18 Februari 2022

Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

Masyarakat bisa membayar biaya pendidikan atau SPP melalui warung atau toko terdekat yang ada di ekosistem Mitra Tokopedia.

Baca Selengkapnya

Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

18 Juni 2019

Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sedang menyiapkan program menggratiskan pembayaran SPP untuk SMA/SMK.

Baca Selengkapnya

Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

8 Agustus 2017

Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan biaya SPP siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya menjadi lebih mahal dari sekolah swasta.

Baca Selengkapnya

Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

22 Januari 2017

Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

"Kami sudah mengingatkan kepala sekolah mencabut sanksinya. Sudah enggak zaman ada sanksi-sanksi begitu," ujar dia.

Baca Selengkapnya

Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

17 Februari 2015

Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

Setiap siswa dipungut iuran pembangunan pagar sekolah sebesar Rp 250 ribu.

Baca Selengkapnya

Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

14 Februari 2015

Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

Sang ibu, 47 tahun, yang mendampingi, mengaku tidak menyangka anaknya akan berbuat nekat.

Baca Selengkapnya

Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

26 September 2011

Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

"Pungutannya, kan, tidak resmi. Dinas itu jangan lepas kontrol."

Baca Selengkapnya

Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

14 Juli 2010

Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Pono Fadlullah mengakui jika uang masuk sekolah yang dipimpinnya lebih mahal ketimbang sekolah negeri lainnya.

Baca Selengkapnya

Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

28 Mei 2010

Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, di Kayong ini kita gratiskan. Mulai dari uang masuk, SPP, buku dan baju seragam sekolah semua disubsidi. Sumber daya manusia (SDM) di Kayong cukup memprihatinkan,, kata Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Tempo, Jumat (28/5).

Baca Selengkapnya

Kepala Sekolah yang Tahan Rapor Siswa Dimutasi ke Pinggiran

19 Januari 2010

Kepala Sekolah yang Tahan Rapor Siswa Dimutasi ke Pinggiran

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jepara, Riyanto, dimutasi ke sekolah pinggiran menyusul tindakannya yang menahan rapor Ayu Amelia, pelajar kelas 7 karena belum melunasi uang pembangunan.

Baca Selengkapnya