Endriartono Sepakat Prajurit TNI Punya Hak Pilih Pada 2014  

Reporter

Editor

Minggu, 4 Juli 2010 17:51 WIB

Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, Mantan KSAU Chappy Hakim, Mantan KSAL Bernard Kent Sondakh, usai pertemuan tertutup di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2). TEMPO/Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Jakarta - Eks Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto mengatakan prajurit TNI harus bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014 nanti. Sebab, itu merupakan hak prajurit sebagai warga negara, bukan atas nama institusi. "Kalau kita sepakat dan menyadari arti demokrasi ya harus demokrasi yang sempurna, jangan setengah-setengah. Jangan dikebiri hak prajurit karena institusi," kata dia ketika dihubungi Tempo, Minggu (4/7).


Menurut Endriartono, saat masih menjadi panglima TNI tahun 2004 lalu, demi kepentingan yang lebih besar yaitu negara, ia memang memutuskan untuk menegaskan bahwa TNI tidak ikut memilih di tahun 2004 dan 2009. Apalagi tahun 2004 itu TNI masih mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. "2004 masa peralihan, TNI masih punya perwakilan di DPR. Kita berikan trust kepada publik untuk meninggalkan politik praktis. Tapi sekarang saya pikir sudah cukup,"ujarnya.


Saat ini, kata Endriartono, tak ada alasan lagi bagi pihak mana pun menolak prajurit TNI setelah pemilu 2004 dan 2009 lalu tak menggunakan hak pilihnya. Prajurit-prajurit TNI sama seperti karyawan lainnya di dalam sebuah perusahaan-perusahaan yang tidak terikat dengan institusinya. Apalagi selama lima tahun ini TNI telah membuktikan keluar dari wilayah politik dan politik praktis. "Prajurit punya hak memilih, tapi hak dipilih memang tidak diperbolehkan," kata dia.

Lain hal dengan hak memilih, lanjut dia, hak dipilih memang dilarang untuk prajurit TNI. Karena TNI sudah berkomitmen untuk tidak terlibat masuk ke wilayah politik praktis. "Kalau mau mencalonkan diri jadi kepala daerah, ya keluar dulu,"kata dia.


MUNAWWAROH

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.

Baca Selengkapnya

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.

Baca Selengkapnya

Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

18 September 2017

Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.

Baca Selengkapnya