“Mega Jangan Seperti Gus Dur”

Reporter

Editor

Rabu, 29 Oktober 2003 10:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengharapkan apabila betul-betul terjadi pergantian presiden, maka Megawati Sukarnoputri dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai presiden. Yusril mengharap tidak terjadi seperti yang menimpa Presiden Abdurrahman Wahid. “Sebenarnya pada saat Gus Dur naik, semua pihak berharap Gus Dur dapat menjadi presiden yang dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tetapi ketika jadi presiden, Gus Dur banyak menimbulkan hal-hal yang kontroversial. Karena itu banyak orang yang dulu mendukung dan memberikan kesempatan, mencabut dukungannya,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8).

Oleh sebab itu, menurut Yusril, sebelum pergantian presiden menjadi kenyataan, maka harus ada negosiasi politik di antara kekuatan-kekuatan partai politik yang ada, sehingga semua pihak dapat menerima, dan dengan demikian bisa tercipta pemerintahan yang stabil dan kuat, tetapi tetap demokratis. “Paling tidak sampai tahun 2004,” kata Yusril.

Menurut Yusril, apabila presiden berhenti atau dihentikan, dan Wapres Megawati naik menjadi presiden, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh Mega adalah melakukan negosiasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada, baik masalah wakil presiden maupun tentang komposisi kabinet pemerintahan Megawati. Hal itu, menurut Yusril, penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil.

“Kalau sekiranya diberikan porsi yang sebanding antara teknokrat dengan orang-orang dari partai yang dianggap cukup kapabel serta dipilih wapres yang tepat yang mampu melakukan pekerjaan yang dapat bekerja sama dengan presiden, saya yakin pemerintah ini bisa berjalan sampai tahun 2004,” kata Yusril. Yusril juga menjamin bahwa Megawati dapat menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2004 apabila Mega dapat melakukan negosisasi tadi. Bahkan menurut Yusril, apabila Gus Dur berhenti atau diberhentikan, maka secara otomatis yang menggantikannya adalah wakil presiden, untuk itu parpol harus sepakat lebih dahulu yaitu memberikan kesempatan penuh kepada Megawati bekerja sampai tahun 2004. (Adi Mawardi)

Berita terkait

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

1 menit lalu

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo menerima masukan dari PKB untuk menjadi agenda nasional.

Baca Selengkapnya

India Sangkal Pernyataan Xenophobia Joe Biden, Ini Sebabnya

6 menit lalu

India Sangkal Pernyataan Xenophobia Joe Biden, Ini Sebabnya

Joe Biden mengatakan xenophobia di Cina, Jepang dan India menghambat pertumbuhan di masing-masing negara, sementara migrasi berefek baik bagi ekonomi.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor

11 menit lalu

Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Dunia atas Pengusiran Warga Palestina dari Rafah oleh Israel

13 menit lalu

Reaksi Dunia atas Pengusiran Warga Palestina dari Rafah oleh Israel

Israel telah meminta warga Palestina untuk mengosongkan bagian-bagian kota Rafahit di Gaza untuk persiapan serangan terhdap Hamas.

Baca Selengkapnya

Pencegahan DBD Masih yang Paling Efektif untuk Mengatasinya

24 menit lalu

Pencegahan DBD Masih yang Paling Efektif untuk Mengatasinya

Mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu juga dengan DBD. Berikut penjelasan Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Batam Tangkap 7 ABK Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal

26 menit lalu

Bea Cukai Batam Tangkap 7 ABK Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal

Bea Cukai Batam mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan rokok yang diduga ilegal dengan kapal speed.

Baca Selengkapnya

5 Kampus Negeri yang Mengalami Kenaikan Biaya Kuliah di 2024

27 menit lalu

5 Kampus Negeri yang Mengalami Kenaikan Biaya Kuliah di 2024

Kenaikan biaya kuliah itu menuai protes dari kalangan mahasiswa, seperti UGM, Unsoed, dan ITB.

Baca Selengkapnya

Nama Kapolda Ahmad Luthfi Masuk Radar Golkar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024

31 menit lalu

Nama Kapolda Ahmad Luthfi Masuk Radar Golkar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024

Nama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi masuk radar Partai Golkar untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jateng 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

32 menit lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Sinopsis Possession: Kerasukan yang Diadaptasi dari Film Prancis

37 menit lalu

Sinopsis Possession: Kerasukan yang Diadaptasi dari Film Prancis

Film horor akan tayang di bioskop pada 8 Mei 2024. Film ini merupakan adaptasi dari film Prancis berjudul Possession. Ini sinopsis film Possesion.

Baca Selengkapnya