Pilkada Situbondo Berlangsung Hari ini

Reporter

Editor

Selasa, 22 Juni 2010 11:48 WIB

TEMPO Interaktif, SITUBONDO - Pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Situbondo, Jawa Timur, periode 2010-2015, berlangsung Selasa hari ini (22/6). Pemilihan diikuti lima pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Para calon terdiri dari pasangan Hadariyanto - Basoe Nondo yang didukung PDI Perjuangan dengan nomur urut 1. Kemudian nomor urut 2 yang merupakan calon dari jalur independen, yakni Herman - Junaedi.

Adapun nomor urut 3 hingga 5, masing-masing Wahyu Teguh Wiyono-Samlawi Madjid (PKB dan Partai Demokrat), Dadang Wigiyarto-Rahmat D (PKNU dan Partai Golkar) serta Sofwan Hadi-Sukarso (PPP).

Sebanyak 503.817 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan menyalurkan hak suaranya di 1.754 tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Situbondo Baino Ali Imron memperkirakan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih sebesar 30 persen. "Ini sesuai pemilu sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Thobroni mengatakan, sebanyak 38 TPS dikategorikan sangat rawan, karena letaknya di wilayah yang sulit dijangkau sehingga kemungkinan sabotase bisa terjadi. Sedangkan 304 TPS tergolong rawan. "TPS rawan, secara geografis jauh namun masih mudah dijangkau sehingga kalau terjadi gangguan secepatnta bisa diatasi," ucapnya.

Imam menjelaskan, untuk TPS sangat rawan, setiap 2 TPS dijaga satu polisi dan enam petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Sedangkan TPS rawan, setiap empat TPS dijaga seorang polisi dan delapan petugas Linmas. Adapun TPS lainnya yang masuk kategori aman, setiap lima TPS dijaga seorang polisi dan 10 petugas Linmas.

Seluruh tenaga pengamanan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara hingga penghitungan suara mencapai 1.040 orang. IKA NINGTYAS.

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya