TEMPO Interaktif, Jakarta - PDI Perjuangan dengan tegas akan tetap menolak usulan Partai Golkar soal perlunya dana aspirasi bagi daerah pemilihan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, sejak awal usulan itu arahnya tidak jelas.

“ Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakaat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat” kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).

Karena itu, kata Megawati, sejak awal ia sudah memberi pengarahan ke seluruh kadernya di partai ataupun DPR untuk menolak saja usulan itu. Ia juga minta PDIP sangat hati-hati dalam mengambil sikap terkait usulan itu.” Kami ingin itu ditanyakan dan didialogkan dengan masyarakat dulu” kata Mega.

Mega beralasan, jika dana aspirasi dilakukan dengan baik dan sampai ke masyarakat mungkin saja akan bermanfaat. Namun, aspek pemerataan dan kerawanan penyimpangan dana tetap menjadi alasan partainya belum menyetujui usulan itu.

Pada kesempatan itu, Mega juga mengkritik pemerintah yang dinilai masih kurang mendorong KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Malah, kata Mega, yang terjadi justru sebaliknya. “ Sepertinya memang ada usaha untuk melemahkan KPK," kata Megawati tanpa bersedia menyebutkan siapa yang berusaha melemahkan KPK.

Menurut bekas Presiden, yang terkesan adalah KPK sedang dibelit persoalan internal. “Padahal seperti yang terjadi sekarang, antara proses hukum dan pemilihan ketua atau kasus internal KPK adalah persoalan yang berbeda. Intinya tidak adanya keinginan baik, komitmen dan konsistensi dari pemerintah," kata Megawati.

WIDIARSI AGUSTINA