TEMPO Interaktif, Madiun - Karena menunggak pembayaran listrik selama dua bulan, listrik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun terancam diputus. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Madiun Abdul Djalil membenarkan bahwa mereka belum membayar biaya listrik selama bulan Maret dan April 2010.

“Kami baru bisa membayar untuk Januari dan Februari 2010, Maret dan April belum membayar,” kata Abdul saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Jalan Yos Sudarso 100, Selasa (25/5).

Abdul mengakui dana operasional untuk kebutuhan listrik Lembaga Pemasyarakatan Madiun sangat terbatas. Pada 2009, anggaran untuk listrik, air, dan telepon dialokasikan sekitar Rp 116 juta. Tahun ini, untuk tiga item tersebut anggaran mencapai Rp 76 juta sementara untuk listrik sendiri Rp 54 juta. Tunggakan untuk Maret dan April tahun ini sebesar Rp 35 juta.

“Anggaran dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memang segitu. Semua Lapas anggarannya tahun ini rata-rata memang dipangkas,” ujarnya.

Abdul menjelaskan pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah berkordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Madiun. “Beberapa kali kami sudah berkordinasi dengan PLN dan meminta agar tidak diputus dulu sebab nanti pasti dibayar,” ucapnya.

Abdul mengungkapkan ada beberapa langkah untuk mencari sumber dana lain guna menutupi tanggungan biaya di Lembaga Pemasyarakatan termasuk biaya listrik. “Kami akan mengusulkan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur agar diambilkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lain dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas lain di Jawa Timur,” terangnya.

Selain itu, jika tidak ada dana talangan dari UPT Lembaga Pemasyarakatan lain, maka biaya operasional yang menunggak akan ditanggung Departemen Hukum dan HAM.

Menurutnya, tunggakan biaya operasional Lapas khususnya listrik ini bukan pertama kali ini dialami. “Pada akhir tahun 2009 lalu, Lapas Madiun juga menunggak selama empat bulan dan akhirnya bisa membayar berkat dana talangan dari UPT Lapas yang lain sebesar Rp83 juta,” ungkapnya. Tiap bulan, biaya listrik Lapas Madiun rata-rata mencapai Rp18 juta dengan beban listrik 70.000 watt.

Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Maulidi Hilal juga mengakui keterbatasan dana operasional bagi Lembaga Pemasyarakatan. “Hampir semua Lapas, dana operasionalnya memang dipangkas dan tunggakan seperti ini di Lapas Madiun tidak hanya kali ini tapi sudah sering,” tuturnya.

Meski begitu menurutnya, PLN tidak sampai memutus listrik. “Bagaimanapun juga PLN dan Lapas sama-sama milik pemerintah dan jika listrik sampai diputus maka akan membahayakan keamanan Lapas,” pungkasnya.

Lembaga Pemasyarakatan saat ini terpaksa menghemat penggunaan listrik. “Beberapa kipas angin dan televise yang ada diblok terpaksa sementara ini dimatikan untuk menghemat,” tandasnya.

ISHOMUDDIN