Eurico Guterres Cs Minta Kejelasan Status

Reporter

Editor

Selasa, 27 April 2010 22:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Forum Penegak Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi, meminta DPR, khususnya Komisi Hukum, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah kongkret dalam menuntaskan kasus daftar 401 nama-nama pelanggar hak asasi manusia di Timor-Timur yang dibuat oleh Serious Crime Unit (SCU) PBB. Penuntasan itu penting agar nasib mereka tidak menggantung.

"Kami sudah dinyatakan Mahkamah Agung tidak bersalah, tapi tetap tidak bisa kemana-mana (ke luar negeri). Bahkan, ke tanah kelahiran saya, Timor Leste, tidak bisa," kata juru bicara FPKKR, Eurico Guterres, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Hukum di Gedung DPR, Selasa (27/4).

Eurico yang menjadi satu dari 401 orang yang masuk daftar tersebut merasa sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak bisa memberikan pembelaan terhadap mereka, meskipun sudah dinyatakan tidak bersalah secara hukum. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak hanya diam dan terus berusaha untuk menghapus 401 nama pelanggar HAM Timor-Timur dari daftar SCU. "Kalau sudah bebas murni, kewajiban negara untuk memberi tahu negara lain untuk mencabut cekal itu," ujar Eurico.

Pemerintah pun, ia melanjutkan, seharusnya telah berkomunikasi dengan Timor Leste mengenai posisi dia dan 400 rekan lainnya. "Pengadilan telah menyatakan tidak (bersalah), sementara Timor Leste masih menuntut saya dihukum. Kalau saya ke sana bisa ditangkap," kata mantan panglima pejuang Timor Timur yang mengaku harus tinggal di Kupang ini .

Eurico dan teman-temannya berharap mereka akan memperoleh semacam identitas resmi atau surat yang bisa mereka jadikan identitas jika ingin pergi ke luar negeri atau kembali ke tanah kelahirannya. "Semacam surat dari presiden atau dewan atau siapapun yang bisa kami pegang," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy yang memimpin rapat mengatakan akan segera menindaklanjuti kasus ini. "Komisi III akan rapat internal untuk membentuk tim guna menindaklanjuti laporan FPKKR," kata dia.

Selain ke Komisi III, FPKKR juga mengajukan pengaduan serupa ke Komisi I DPR yang mengurus bidang pertahanan, keamanan, dan kementrian luar negeri. Dalam daftar CSU, beberapa nama terkenal ada di deretan 401 nama, seperti Jenderal Wiranto, Mayjen Kiki Syahnakri, Mayjen Adam Rachmat Damiri, dan Mayjen Zacky Anwar Makarim.

MUNAWWAROH

Berita terkait

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

1 hari lalu

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

6 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

8 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

9 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

9 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

16 hari lalu

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

16 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

17 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

24 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

26 hari lalu

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.

Baca Selengkapnya