Panwas Usut Pelanggaran Pemilihan Wali Kota Semarang

Reporter

Editor

Senin, 19 April 2010 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang - Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota Semarang akan segera menindaklanjuti berbagai temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para tim sukses maupun calon-calon wali kota dalam pemilihan wali kota Semarang.

"Kami masih memperkuat bukti-buktinya. Pelanggaran-pelanggaran ini akan segera kami tindaklanjuti," kata Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Ngaliyan Mochammad Yunus kepada Tempo, Senin (19/4).

Yunus menyatakan dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Semarang yang pencoblosannya dilakukan pada Ahad (18/4) itu banyak sekali terjadi pelanggaran. Misalnya, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Tambakaji, ditemukan indikasi penyebaran uang ke warga dengan cara diletakkan di depan pintu rumah warga.

Akhirnya amplop itu diambil pemilik rumah dan di bawa ke ketua rukun tetangga yang akhirnya dibuka bersama-sama. "Ternyata amplop itu berisi gambar BK (Bambang-Kristanto) dan uang Rp 10.000 pecahan Rp 5.000," kata Yunus.

Selain itu, di Kelurahan Wonosari di TPS 17 ada saksi diminta oleh penyelenggara pemilu untuk menandatangani Formulir C-1. "Ternyata setelah ditandatangani oleh saksi formulir C-1 yang masih kosong dibawa oleh penyelenggara pemilu," kata dia.

Sedangkan di Kelurahan Purwoyoso ada tim sukses yang membawa atribut gambar calon dari Mahfudz Ali-Anis. Di TPS 3 juga ada instruksi dari Panitia Pemungutan Suara kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyerahkan kembali surat undangan dan kartu pemilih kepada para pemilih yang sudah mencoblos.

Di TPS 25 juga ada petugas KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos dengan kata-kata: "Coblos satu saja/pilih satu saja”. Bahkan di TPS 23 ada simpatisan yang memperdengarkan lagu jingle Manis Mahfud Ali-Anis saat pencoblosan berlangsung dengan menggunakan tape wireles yang digunakan oleh KPPS.

Sedangkan di Kelurahan Wates ada ketua rukun tetangga yang mengumumkan melalui alat pengeras di musala agar tidak lupa mencoblos Manis.

Yunus menyatakan berbagai pelanggaran tersebut jelas mencederai proses pemilihan wali kota. "Untuk itu harus ditindak," ujarnya.

ROFIUDDIN

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

38 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

41 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

42 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

46 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

49 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

56 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

57 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

59 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

5 Maret 2024

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya