TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat tak memiliki alasan menunda rapat pembahasan APBN-P. Undangan Pembahasan APBN-P hari ini khusus ditujukan untuk dirinya.
"Tidak ada alasan menunda rapat karena pemerintah hadir atas undangan DPR," kata Sri seusai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, hari ini (12/04).
Komisi Perbankan siang tadi menolak membahas RPBN-P bersama Sri Mulyani. Mereka beralasan, pembahasan APBN-P seharusnya dilakukan dengan Menko Perekonomian Hatta Rahajasa sesuai amanat presiden (ampres) Presiden.
Sri Mulyani mengatakan penolakan tersebut tak beralasan karena Presiden mengamanatkan pembahasan tersebut bisa dilakukan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. "Kehadiran pemerintah diwakili Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian secara sndiri-sendiri atau bersama-sama," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta mengatakan dirinya tak hadir dalam rapat pembahasan APBN-P siang tadi karena undangan hanya ditujukan untuk Menteri Keuangan. "Khusus hari ini yang diundang adalah Menkeu," katanya.
Hatta mengatakan pemerintah berharap pembahasan APBN-P bisa kembali dilanjutkan karena banyak hal penting yang meski segera dibahas. "Presiden berharap proses ini berjalan lancar karena pembahasan ini penting, " kata Hatta.
Dwi Riyanto Agustiar
Berita terkait
Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya
4 Maret 2024
Setelah pembentukan satgas, para pelaku perundungan harus ditindak melalui pemberian sanksi hukum untuk memberikan efek jera.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024
2 Maret 2024
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar
2 Maret 2024
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.
Baca SelengkapnyaIbas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono
25 Februari 2024
Menjadi politikus yang memenangkan banyak suara dalam pemilu ini, bagaimana perjalanan karir politik Ibas?
Baca SelengkapnyaProfil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK
1 November 2023
Kader PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap MK. Berikut profil aktivis asal Sibolga ini.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah
3 Oktober 2023
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah.
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun
14 September 2023
Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR
14 Juli 2023
DPR mengesahkan tujuh nama anggota BSBI periode 2023-2028 dalam rapat internal di Jakarta pada Kamis, 13 Juli 2023. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru
10 Juli 2023
Komisi XI DPR memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028.
Baca SelengkapnyaOJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?
25 Mei 2023
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?
Baca Selengkapnya