Menteri Keuangan Anggap Penolakan DPR Tak Beralasan

Reporter

Editor

Senin, 12 April 2010 18:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat tak memiliki alasan menunda rapat pembahasan APBN-P. Undangan Pembahasan APBN-P hari ini khusus ditujukan untuk dirinya.

"Tidak ada alasan menunda rapat karena pemerintah hadir atas undangan DPR," kata Sri seusai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, hari ini (12/04).

Komisi Perbankan siang tadi menolak membahas RPBN-P bersama Sri Mulyani. Mereka beralasan, pembahasan APBN-P seharusnya dilakukan dengan Menko Perekonomian Hatta Rahajasa sesuai amanat presiden (ampres) Presiden.

Sri Mulyani mengatakan penolakan tersebut tak beralasan karena Presiden mengamanatkan pembahasan tersebut bisa dilakukan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. "Kehadiran pemerintah diwakili Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian secara sndiri-sendiri atau bersama-sama," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta mengatakan dirinya tak hadir dalam rapat pembahasan APBN-P siang tadi karena undangan hanya ditujukan untuk Menteri Keuangan. "Khusus hari ini yang diundang adalah Menkeu," katanya.

Hatta mengatakan pemerintah berharap pembahasan APBN-P bisa kembali dilanjutkan karena banyak hal penting yang meski segera dibahas. "Presiden berharap proses ini berjalan lancar karena pembahasan ini penting, " kata Hatta.

Dwi Riyanto Agustiar

Berita terkait

Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

4 Maret 2024

Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

Setelah pembentukan satgas, para pelaku perundungan harus ditindak melalui pemberian sanksi hukum untuk memberikan efek jera.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

2 Maret 2024

Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

2 Maret 2024

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.

Baca Selengkapnya

Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

25 Februari 2024

Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Menjadi politikus yang memenangkan banyak suara dalam pemilu ini, bagaimana perjalanan karir politik Ibas?

Baca Selengkapnya

Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

1 November 2023

Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

Kader PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap MK. Berikut profil aktivis asal Sibolga ini.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

3 Oktober 2023

Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah.

Baca Selengkapnya

Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

14 September 2023

Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR

14 Juli 2023

Rekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR

DPR mengesahkan tujuh nama anggota BSBI periode 2023-2028 dalam rapat internal di Jakarta pada Kamis, 13 Juli 2023. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru

10 Juli 2023

Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru

Komisi XI DPR memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

25 Mei 2023

OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?

Baca Selengkapnya