Tata Ruang Wilayah Molor Hambat Investasi Perkebunan Kaltim

Reporter

Editor

Rabu, 7 April 2010 11:20 WIB

TEMPO Interaktif, Samarinda - Molornya pengesahan Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur dinilai sebagai faktor utama penghambat pengembangan investasi perkebunan kelapa sawit. Tanpa ada status lahan yang jelas, pemerintah daerah tidak berani memberi lahan kepada calon investor.

Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur Nusyirwan Ismail mengatakan, pengesahan tata ruang menjadi faktor krusial karena menyangkut konversi lahan dari kawasan budidaya kehutanan menjadi budidaya nonkehutanan.

Tanpa adanya kepastian status lahan tersebut sangat menyulitkan bagi investor merealisasikan minatnya. "Bupati tentu tak berani menunjuk lahan karena statusnya belum jelas," kata Nusyirwan, Rabu (7/4).

Ia menyebutkan, di Kabupaten Kutai Timur saja saat ini terdapat 21 investor yang antre di sektor perkebunan. Di antara para investor, Grup Djarum dan Astra sudah menyatakan tertarik investasi perkebunan. "Tapi lahannya tak ada," katanya.

Data investasi perkebunan Kalimantan Timur pada 2009, tercatat terdapat 12 perusahaan yang terbagi lima dalam negeri dan tujuh perusahaan yang berasal dari modal asing. Tapi realisasi sepanjang 2009 tak satu pun yang bekerja.

Advertising
Advertising

Untuk investasi modal dalam negeri diperkirakan jumlah dana investasi mencapai Rp 1,8 triliun. Sedangkan untuk modal asing mencapai Rp 293 miliar lebih.

Data 2009, perkebunan kelapa sawit yang telah tergarap 477.853,50 hektare atau 73 persen dari total areal perkebunan di Kalimantan Timur. Dari jumlah areal perkebunan sawit Kalimantan Timur telah memproduksi 1.421.836 ton.

Berdasarkan pemetaan lahan, di Kalimantan Timur lahan potensial perkebunan seluas 4,26 juta ha. Tapi yang telah tergarap seluas 0,51 juta ha. Artinya, terdapat lahan seluas 3,75 juta ha masih tersedia di Kalimantan Timur.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehutanan. Dalam RTRW Kalimantan Timur mengusulkan perubahan status lahan seluas 2,1 juta ha dari kawasan bududaya kehutanan menjadi kawasan budidaya non kehutanan di seluruh wilayahnya. Kalimantan Timur mentargetkan 1 juta ha kebun kelapa sawit tahun 2013.

FIRMAN HIDAYAT

Berita terkait

Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

2 September 2022

Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

Anies Baswedan mengatakan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta akan disampaikan pekan depan

Baca Selengkapnya

Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

27 Agustus 2019

Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

Salah satu kawasan industri baru itu akan memasukkan konsep Segitiga Rebana (Kertajati-Patimban-Cirebon) yang digagas Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

10 Juli 2019

Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi teguran Presiden Jokowi soal lambatnya proses pengurusan izin pengembangan hotel di Manado.

Baca Selengkapnya

Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

27 Desember 2018

Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

Pemerintah menyebutkan penetapan KEK Tanjung Lesung sudah mempertimbangkan berbagai risiko, di antaranya risiko bencana alam tsunami.

Baca Selengkapnya

Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

15 Oktober 2018

Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

Memetakan daerah berpotensi gempa Palu dan tsunami, Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

23 Agustus 2018

Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

Rancangan jalan tol dalam kota terusan jalan tol Soroja menuju Pusdai dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruan Wilayah (RTRW) Jawa Barat

Baca Selengkapnya

Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

1 Agustus 2017

Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

Pemerintah Jawa Barat menolak rencana detil tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Deddy Mizwar pertanyakan soal alih fungsi 6 ribu hektare lahan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

11 Juli 2017

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

Kebijakan satu peta ini telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

7 April 2017

Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

Pemerintah Jawa Barat dikalahkan oleh pengembang kondotel Sahid Cleveland di PTUN.

Baca Selengkapnya

Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

25 Juli 2016

Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

Joan Clos bangga dengan keberhasilan Kota Surabaya memberikan
contoh sebuah kota yang ramah dan nyaman bagi warganya.

Baca Selengkapnya