TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat antar fraksi dan pemerintah yang membahas penanggungjawab Pemilu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum berlangsung alot. Dalam rapat yang berlangsung Senin (3/2) malam, di gedung DPR/MPR, terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Dalam urusan ini, pemerintah mengiginkan Presiden sebagai penangungjawab, sementara sejumlah fraksi menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawabnya. Kita menolak (usul pemerintah), tegas Samuel Koto, salah seorang Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilu, kepada Tempo News Room, di gedung DPR/MPR, Selasa (4/2). Menurut politikus asal Fraksi Reformasi ini, fraksinya dan mayoritas fraksi lainnya menolak usul pemerintah karena pelaksanaan Pemilu harus bersifat independen. Istilah bertanggung jawab, lanjut dia, merupakan istilah hukum dan mengandung konsekuensi hukum. Dia (penanggung jawab Pemilu) berhak memerintah, berhak memecat, berhak mengganti, dan berhak melakukan apa saja terhadap sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada dia. (Oleh karena itu) kalau dia diberi pertanggungjawab tapi tidak berhak memberi directing (perintah) kan tidak mungkin dong, jelas Samuel, panjang lebar. Jika UU Pemilu nantinya mengatur ketentuan bahwa Presiden adalah penanggungjawab pemilu, maka Presiden dapat memerintah KPU. Padahal menurut UUD 1945, KPU kan bersifat independen, kata dia. Walau demikian, lanjut Samuel, ada beberapa fraksi yang menyetujui usul pemerintah tersebut. Cuma, ia menolak menjelaskan lebih lanjut. Tapi, salah seorang peserta rapat kepada Tempo News Room, menyebut wakil fraksi yang menyetujui usul pemerintah ini adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan. Mereka menilai usulan pemerintah sebagai hal yang wajar. (Budi Riza-Tempo News Room)