Terkait rencana itu, menteri berharap agar data yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian diberikan secara jujur. "Data harus jujur, jangan coba-coba (memalsukan)," kata Gamawan. Dalam hal ini, ia meminta agar semua pihak mentaati rambu-rambu yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, juncto Perpu Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, Kiswanto, mengeluhkan jumlah tenaga honorer yang belum diangkat terus menggelembung dari 115.000 menjadi 190.000 orang. Padahal, sesuai dengan peraturan yang ada, pengangkatan tenaga honorer tersebut paling lambat harus rampung pada 2009. Hingga akhir tahun lalu, tenaga honorer yang sudah diangkat mencapai 250.066 orang.
FEBRIANA FIRDAUS
Berita terkait
May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen
4 hari lalu
Kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day dengan menyampaikan 16 tuntutan
Baca SelengkapnyaTanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini
4 hari lalu
Partai Buruh menanggapi ucapan Hari Buruh 2024 yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 1 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaUU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional
5 hari lalu
Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?
Baca Selengkapnya15 Ribu Buruh Asal Bekasi akan Geruduk Istana, Tolak Outsourcing dan Omnibus Law
5 hari lalu
Sekitar 15 ribu buruh asal wilayah Bekasi akan melakukan aksi May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024 di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDaftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, Bagaimana dengan Magang dan Honorer?
36 hari lalu
Berikut daftar pekerja yang berhak memperoleh THR atau Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Ini ketentuannya untuk magang dan honorer?
Baca SelengkapnyaTemui Karyawati Korban Staycation, Wamenaker Minta Manajer Perusahaan Dipecat
11 Mei 2023
Hal tersebut dikatakan Wamenaker Afriansyah Noor setelah menginspeksi PT Kao Indonesia ihwal kasus dugaan ajakan staycation kepada karyawatinya.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: THR ASN dan Pensiunan Cair, Poin Outsourcing di UU Cipta Kerja
4 April 2023
Sri Mulyani Indrawati menyatakan tunjangan hari raya atau THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan akan cair pada hari ini.
Baca SelengkapnyaSoal Outsourcing dalam UU Cipta Kerja, Berikut Penjelasan Partai Buruh
4 April 2023
Said Iqbal menyebut ada 9 poin dalam UU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap buruh salah satunya soal pengaturan outsourcing atau tenaga alih daya.
Baca SelengkapnyaRibuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?
6 Februari 2023
Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Baca SelengkapnyaSimpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...
15 Januari 2023
Presiden Partai Buruh Said Iqbal membuka untuk para simpatisan masuk meskipun dari berasal darluar dari kader Partai Buruh. "Tapi ada aturan mainnya."
Baca Selengkapnya
