TEMPO Interaktif, Semarang – Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Jawa Tengah Gayatri Indah Cahyani mengatakan, setiap tahun lahan pertanian Jawa Tengah menyusut antara 2.000 -2.500 hektare akibat alih fungsi lahan.

Jika hal ini dibiarkan akan mengancam ketahanan pangan Jawa Tengah dan nasional, mengingat provinsi ini menjadi penyangga kebutuhan beras nasional ke tiga.

Untuk menghindari alih fungsi lahan pertanian, kata Gayatri, harus ada perencanaan tata ruang yang memproteksi lahan pertanian abadi. Selain itu, para bupati dan wali kota juga harus konsisten mempertahankan lahan pertanian. “Kuncinya pada para bupati dan wali kota, karena merekalah yang memberikan izin alih fungsi,” kata Gayatri kepada Tempo, Kamis (11/2).

Gayatri menjelaskan, jika tiap hektar sawah menghasilkan lima ton gabah, dikalikan dua kali panen, maka tiap tahunnya, produksi gabah Jawa Tengah berkurang antara 20 ribu - 25 ribu ton atau setara 12 ribu - 15 ribu ton beras.

Untuk mempertahankan ketahanan pangan, Jawa Tengah mengupayakan lahan pertanian abadi sebanyak satu juta hektare. “Saat ini lahan pertanian yang ada hanya sekitar 900 ribu hektare,” tambah Gayatri.

Tahun lalu, produksi beras Jawa Tengah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi beras hanya 2,8 juta ton atau surplus sekitar 2,5 juta ton.

Terpisah, Sekteraris Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Tata Wilayah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Khafid Sirotuddin mengatakan, lahan pertanian Jawa Tengah terancam berkurang sekitar 1.000 hektare karena terkena proyek tol Trans-Jawa yang melewati provinsi ini.

“Sebisa mungkin tol Trans-Jawa tidak merubah alih fungsi lahan pertanian. Kalaupun ada alih fungsi, harus ada lahan pengganti,” kata Khafid.

Dalam pembahasan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang akan berlaku hingga 20 tahun ke depan, diupayakan Jawa Tengah harus memiliki lahan pertanian abadi sekitar 1,5 juta hektare. "Hal ini sebagai antisipasi pertumbuhan penduduk Jawa Tengah hingga 20 tahun kedepan,” ujar Khafid menambahkan.

Dia juga menegaskan agar para kepala daerah konsisten memegang Tata Ruang Tata Wilayah. “Jangan sampai tata ruang kalah dengan tata uang, sehingga praktik alih fungsi lahan dengan mudah dilakukan,” tandasnya.

Sohirin