TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, dari program 100 hari di kementeriannya hanya tinggal penyusunan keputusan presiden tentang penanggulangan kemisikinan.

"Pekan ini saya kira selesai keputusan presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan," ujar Agung seusai memaparkan program 100 hari di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (27/1).

Keputusan presiden ini nantinya akan menaungi seluruh program penanggulangan kemiskinan di bawah koordinator wakil presiden. "Tapi kesehari-harian ditangani di kantor Kementerian," terang Agung. Ia yakin dengan ditekennya keputusan presiden tersebut, program 100 hari di Kementeriannya selesai 100 persen.

Dari 15 program aksi dalam 100 hari Kementeriannya, Agung mengklaim programnya rata-rata mendapat nilai biru (sangat memuaskan) dan hijau (memuaskan). "Kami perhitungkan hari-hari ini akan menjadi biru semua," katanya.

Kesuksesan program 100 hari, menurut dia, tidak bisa dipersentasekan karena tidak ada tolok ukurnya. Tolok ukur keberhasilan program didasarkan standar yang disiapkan oleh kabinet dan di unit-unit kerja presiden.

Tahapan 100 hari pertama, ia mengingatkan, hanya tahap persiapan untuk lima tahun mendatang. "Jadi jangan dilihat programnya yang untuk lima tahun selesai," paparnya.

Dari 11 prioritas pembangunan nasional untuk lima tahun mendatang, lima di antaranya terkait Kementerian Kesejahteraan Rakyat, yaitu penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Ke lima program prioritas tersebut diharapkan Agung bisa menurun kemiskinan menjadi 8 persen di 2014 dan pengangguran dari 8.5 jadi 5 persen di 2014.

Agung menambahkan, pihaknya belum mengambil aksi nyata untuk mengurangi kemiskinan dalam 100 hari. Tapi, secara spesifik Kementeriannya memfokuskan pada penataan koordinasi pengentasan kemiskinan. Diakuinya, lambatnya penanggulangan kemiskinan karena masih lemahnya koordinasi.

Dianing Sari