TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Sukarnoputri menyatakan, para pengutang kakap yang sudah mendapatkan pembebasan dari segala tuntutan hukum (release and discharge-R&D) tetap harus memenuhi kewajibannya yang belum diselesaikan. Jadi harus tetap bayar sampai lunas, kata Ketua DPA Ahmad Tirtisudiro, usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/1). Dalam pertemuan rutinnya dengan Presiden, DPA mempertanyakan pengeluaran R&D yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat. Menanggapi keluhan itu, Presiden menyatakan, masalah adil atau tidaknya harus dilihat lebih dalam dulu. Sebab, kata dia, ada pengertian mengenai R&D yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Beliau berpendapat bahwa itu tidak release dari seluruh kewajiban, kata Ahmad menirukan ucaopan Presiden. Mengenai masalah pidana terhadap para pengutang yang menerima pengampunan itu, seperti masalah pelanggaran batas maksimun pemberian kredit, juga sempat dipertanyakan oleh DPA. Menanggapi hal itu, lanjut Ahmad, Presiden justru mempertanyakan balik apakah masalah perdata bisa dijadikan delik pidana. Kepada Presiden, DPA mengajukan hukuman paksa badan atau hukuman tujuh turunan pada para pengutang tersebut. Dalam pertemuan itu, DPA mengajukan dua alternatif penyelesaian masalah divestasi Indosat, dibatalkan atau diperbaiki hasilnya. Namun Presiden memutuskan agar ada proses cooling down terlebih dahulu. Agar kita bisa melihat dari semua perspektif, kata dia. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, bagaimanapun juga, kedudukan Indosat sangat strategis. Karena itu harus kembali dipertimbangkan untung ruginya dari divestasi yang sudah dilakukan pemerintah. Dia tidak yakin masalah itu akan berlanjut ke arbitrase internasional jika penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia dibatalkan. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)