TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 pada 24 April lalu. Salah satu topik yang menjadi perbincangan publik setelah penetapan itu adalah soal susunan kabinet, termasuk wacana soal penambahan jumlah kementerian menjadi 40 di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai sesuatu yang bagus.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," kata pria yang akrab disapa Habib itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
Alasannya, kata dia, Indonesia adalah negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya mengakomodasi kepentingan politik.
"Ya, itulah kesalahan cara berpikir, tapi enggak apa-apa jadi masukan bagi kami," ucapnya.
Habib pun menekankan penentuan mengenai jumlah kementerian dalam kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau. Kita serahkan kepada beliau," tuturnya.
Selanjutnya, Gerindra sebut sudah ada pembicaraan soal kursi menteri...
