Kalla: Efek Krisis Dunia 2008 untuk Indonesia Kecil

Reporter

Editor

Kamis, 14 Januari 2010 14:11 WIB

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenuhi panggilan Pansus Angket Century di DPR, Jakarta (14/1). Kalla membantah menerima SMSdari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kondisi perekonomian Indonesia pada 2008 tidak berada dalam kondisi krisis. Karena itu, alasan bail out Bank Century karena krisis tidak tepat.

"Itu krisis Amerika, bukan krisis kita," kata Kalla dalam keterangannya pada pansus, Kamis (14/1), di Gedung DPR. Menurut Kalla, yang terjadi di Indonesia hanya efek krisis yang terjadi akibat perubahan permintaan ekspor luar negeri.

Karena itu, kata Kalla, efek krisis pada kondisi perbankan dan pasar modal di Indonesia tidak besar. "Efeknya kecil sekali," kata Kalla.

Dia membandingkan dengan krisis 1998. Saat krisis 1998, nilai tukar rupiah merosot hingga 600 persen dan inflasi mencapai 75 persen. Adapun pada 2008, nilai tukar rupiah hanya melemah 20 persen dan tingkat inflasi tiga persen.

Melemahnya nilai tukar rupiah itu, kata Kalla, juga disebabkan bukan karena hilangnya kepercayaan investor pada Indonesia, tapi oleh karena adanya fund manager yang menarik uangnya untuk keperluan di luar negeri, sebab saat itu ada keperluan likuiditas di luar negeri.

Karena itu, Kalla membantah penilaian yang mengatakan kondisi 2008 lebih ekstrim dibanding 1998. "Sama sekali tidak benar," kata dia.

Kalla juga kembali menegaskan bahwa kolapsnya Bank Century bukan karena krisis, tapi karena perampokan pemiliknya. "Kalau krisis mestinya banyak, ini cuma satu (Bank Century)," kata dia.

AMIRULLAH

Berita terkait

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

3 hari lalu

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah, partai politik dalam PLO. Ini profil kedua kelompok itu.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

5 hari lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

5 hari lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

7 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

16 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

16 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

17 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

18 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

18 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

19 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya