TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Dinas Perhubungan Lampung mengatakan anggaran perjalanan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP bersama sepuluh bupati dan wali kota ke Jepang Rp 220 juta. Anggaran itu dipergunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi selama tiga hari di Negeri Matahari Terbit. "Anggaran sebesar itu hanya untuk tujuh orang rombongan Gubernur Lampung dan pejabat internal, sementara para bupati membiayai sendiri," kata Eman Hendrawan, kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung, Selasa (05/01).

Para pejabat Lampung yang direncanakan ikut dalam rombongan itu adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asisten Gubernur dan sejumlah kepala sisanya kepala dinas. Selain mereka, turut pula tim dari Artha Graha Group yang merupakan perusahaan yang akan membiayai pembangunan Jembatan Selat Sunda. "Mereka bayar sendiri," katanya.

Menurut Eman, biaya perjalanan yang akan dilakukan pada April mendatang itu diambil dari pos anggaran Dinas Perhubungan. Anggaran sebesar itu, kata dia, masih dikonsultasikan dengan Depertemen Perhubungan Jakarta. "Mudah-mudahan mereka menyetujui karena perjalanan ini sangat menentukan pengembangan sejumlah proyek besar di Lampung," ujarnya.

Eman mengatakan studi banding itu sangat diperlukan untuk menyamakan pemahaman para kepala daerah agar pengembangan Propinsi Lampung lebih terarah. Di negeri Sakura itu, rombongan akan melihat-lihat jembatan berteknologi double decker yang menghubungkan empat pulau besar di Jepang, jaringan kereta api, sistem transportasi massal dan pembangunan pipa gas. "Itu merupakan bagian dari rencana besar pembangunan Jembatan Selat Sunda, jaringan kereta api di Lampung dan kota baru," katanya.

Dia meyakinkan bahwa anggaran Rp. 220 juta itu bukan pemborosan jika melihat dampak dari kunjungan itu. "Saya pikir itu bukan pemborosan. Kami bukan jalan-jalan wisata tapi belajar dari negeri orang," katanya.

NUROCHMAN