Pengawas Pemilu Menduga "Gurita Cikeas" Benar Soal Dana Kampanye

Reporter

Editor

Senin, 4 Januari 2010 09:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum menduga peserta pemilihan umum, termasuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tak menyampaikan laporan dana kampanye dengan benar. Anggota Badan Pengawas yang mengepalai Kelompok Kerja Pengawasan Laporan Dana Kampanye Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengatakan, dugaan itu didasarkan tak sebandingnya belanja iklan dengan penerimaan.

“Laporan dana kampanye tak disampaikan dengan benar,” kata Tio saat dihubungi, Senin (4/1). Belanja iklan para calon, dia melanjutkan, luar biasa besar. Kondisi itu terlihat dari banyaknya iklan yang muncul di media massa.

Indikator lain, kata Tio, muncul banyak tim kampanye liar yang tak didaftarkan sebagai tim kampanye resmi. Tim kampanye liar itu pun aktif berkampanye. “Pertanyaannya, mereka dapat dana dari siapa? Dananya pun liar,” ujarnya.

Karena itu, Tio menilai, bisa jadi buku Membongkar Gurita Cikeas yang disampaikan George Junus Aditjondro benar. Dalam buku itu disebutkan, ada dana yang masuk ke rekening sejumlah yayasan seperti Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian. Dana itu kemudian dipakai untuk kampanye Yudhoyono-Boediono.

Tapi, Badan Pengawas tak bisa mengetahui asal dana yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan oleh tim kampanye Yudhoyono-Boediono. Badan Pengawas, kata Tio, hanya bisa menyelidiki dana kampanye sesuai yang dilaporkan oleh tim kampanye atau jika ada laporan dari masyarakat. Sebenarnya, Badan Pengawas sudah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tapi, PPATK belum memberi data kepada Badan Pengawas.

Jadi, Badan Pengawas pun belum mengetahui jika dana bail out Bank Century digunakan untuk kampanye. “Seingat saya, Century tak pernah menyumbang pasangan Yudhoyono-Boediono,” ujarnya.


PRAMONO

Berita terkait

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

10 hari lalu

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

19 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

19 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

19 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

45 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

46 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

53 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

53 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

53 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

54 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya