TEMPO Interaktif, Jakarta:Polri menolak anggotanya diperiksa oleh KPP HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bila pemeriksaan tersebut merupakan pro yustisia. Kababinkum Mabes Polri, Irjen Pol Logan Siagian, seusai bertemu KPP HAM kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/1), mengakui ada perbedaan penafsiran Polri dengan KPP HAM tentang UU 26/2000. Dengan pemeriksaan pro yustisia, KPP HAM bisa memaksa dan memanggil seseorang. Tapi penyelidikan yang bukan pro yustisia, seperti penyelidikan reserse polisi, tidak bisa memaksa dan memanggil orang. Siagian mempersilahkan KPP HAM memanggil anggota Polri jika penyelidikan tersebut mencari fakta yang non pro yustisia. Sebelumnya anggota KPP HAM, Hendardi, mengatakan bila perbedaan penafsiran terjadi terus-menerus, maka KPP HAM akan menempuh langkah sesuai yang telah direncanakan. KPP HAM akan memanggil anggota-anggota Polri tersebut langsung ke alamat rumah masing-masing. Bila tidak memenuhi panggilan, KPP HAM akan menggunakan hak sub poena atau memanggil saksi dengan paksa. Siagian mengatakan, “Ya kalau dengan paksa seperti itu kita tidak mengijinkan dong.” (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)