Rencana Kenaikan Tarif Rumah Sakit Umum Bojonegoro Diprotes

Reporter

Editor

Senin, 21 Desember 2009 14:43 WIB

TEMPO Interaktif, Bojonegoro - Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat memprotes rencana kenaikan tarif perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, Jawa Timur. Alasannya, kenaikan tarif mulai dari 25 hingga 50 persen tersebut tidak mencerminkan rasa kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat miskin di kabupaten ini.

“Kita mengecam keras itu,” tegas Direktur Bojonegoro Institut Joko Purwanto pada Tempo, Senin (21/12) siang.

Pihak aktivis LSM juga berniat membuat tanda tangan penolakan sesama aktivis di Bojonegoro dan beberapa organisasi kepemudaan di kabupaten ini. Targetnya, membatalkan atau menunda kenaikan tarif perawatan bagi rumah sakit pelat merah tersebut. “Kita akan aksi nanti,” imbuh Joko.

Pendapat sama diungkapan Anam Warsito, aktivis Lembaga Antikorupsi Bojonegoro. Menurut Anam, Ada beberapa alasan untuk memprotes kenaikan tarif. Alasan tersebut di antaranya, dari Rp 69 miliar Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro tahun 2009, ada sekitar Rp 2,4 miliar yang berasal dari retribusi Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Bojonegoro. Dari jumlah itu, Rp 16 miliar murni dari pendapatan Rumah Sakit Umum Soodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro.

Artinya, sebagian besar Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro masih sangat tergantung dari orang sakit, perawatan, dan pembelian obat dari orang sakit. Menurut Anam, hal tersebut menunjukkan ironi bagi Kabupaten Bojonegoro yang nota bene akan menjadi kabupaten berpenghasilan besar dari sektor minyak dan gas bumi. “Ini sangat memberatkan rakyat,” tegas dia.

Kenaikan tarif perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, rencana akan dimulai pada 1 Januari 2010. Kenaikan antara 25 persen hingga 50 persen untuk kelas VIP, kelas satu, dua dan tiga. “Akan naik,” tegas juru bicara Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro, drg Thomas Djaja, Senin (21/12) siang.

Dia, mencontohkan, biaya perawatan kelas III yang semula Rp 6.750 per hari menjadi Rp 16.500. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih akan memberi subsidi. Sebab, biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk pasien kelas III Rp 49.500 per hari. Dari jumlah itu, untuk makan Rp 28.500 tiga kali per hari dan lainnya untuk biaya air, listrik, kebersihan, dan keamanan.

Sebagai gambaran, pasien di rumah sakit setempat terbanyak dari kelas tiga. Pasien pada 9 November 2009 lalu tercatat 182 orang. Dari jumlah itu, 105 pasien di antaranya dari kelas tiga.

Selama ini, Rumah Sakit Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro memiliki sekitar 435 karyawan yang tersebar di tenaga medis dan administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan. Sedangkan ruangan, untuk VIP 15 kamar, kelas utama delapan, kelas satu 43, kelas dua 51, dan kelas tiga 85 unit.

Thomas menyebutkan, kenaikan tarif ini tidak berlaku bagi pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Sebab, mereka ini dibiayai oleh Pemerintah secara gratis.”Nggak ada kaitannya itu,” imbuh dia tanpa menyebut, jumlah pasien miskin di Bojonegoro.

SUJATMIKO

Berita terkait

20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

1 hari lalu

20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

Gedung putih mengatakan pemerintah AS berupaya mengevakuasi sekelompok dokter AS yang terjebak di Gaza setelah Israel menutup perbatasan Rafah

Baca Selengkapnya

Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

2 hari lalu

Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) membuka rumah sakit dengan kapasitas 60 tempat tidur di Rafah, Gaza selatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

2 hari lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

3 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

6 hari lalu

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia

Baca Selengkapnya

Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

7 hari lalu

Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

Polisi menghentikan kasus hukum ayah di Bekasi berinisial N yang menghantam anak kandungnya berinisial C, 35 tahun dengan linggis hingga tewas.

Baca Selengkapnya

Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

9 hari lalu

Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

Progres pembangunan RS Muara Badak berjalan positif tanpa ada hambatan yang berarti.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

9 hari lalu

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

10 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya