Mahasiswa Tuntut Pemekaran Kabupaten Paguyaman Raya

Reporter

Editor

Rabu, 18 November 2009 14:43 WIB

TEMPO Interaktif, Gorontalo - Sejumlah mahasiswa di Gorontalo yang berasal dari Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, menuntut agar wilayah mereka dijadikan sebuah daerah kabupaten pemekaran.

Tuntutan mahasiswa tersebut disampaikan usai melaksanakan Musyawarah Besar Pemilihan Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya atau AMPKPR, Rabu (18/11).

Tuntutan serupa yang ingin memisahkan diri dari daerah induk sempat disuarakan mahasiswa dari wilayah itu sejak tahun 2006 lalu.

"Kami akan terus menyuarakan pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya untuk berpisah dari daerah induk Kabupaten Boalemo," kata Arman Naway, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi AMPKPR kepada Tempo.

Menurut Arman, mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen yang mendukung pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya, terus bersatu dalam usaha pembentukan kabupaten pemekaran.

Pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya, kata Arman, bukan hanya kepentingan para elite tertentu, tetapi merupakan kepentingan semua masyarakat yang ada di wilayah Paguyaman, yang dahulunya hanya memiliki satu kecamatan, namun sekarang sudah menjadi tujuh Kecamatan.

"Kami terus membangun komunikasi dan jaringan dengan pemerintah pusat mengenai usaha pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya," ungkap Arman.

Paris Djafar, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya, mengatakan dirinya sebagai ketua yang baru saja terpilih akan terus memperjuangkan pembentukan pemekaran Kabupaten Paguyaman Raya dengan mengorganisir mahasiswa yang berasal dari Paguyaman Raya.

"Setiap tahunnya kami sering melakukan pengkaderan kepada mahasiswa mencapai 150-an orang lebih, dan diprediksi tiga tahun ke depan jumlah mahasiswa dari Paguyaman akan mencapai seribu orang," kata Paris.

Jumlah mahasiswa yang mencapai seribuan orang itu, jelas Paris, akan siap memperjuangkan pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya untuk menjadi daerah definitif dan lebih sejahtera dibandingkan jika bergabung dengan daerah induk.

CHRISTOPEL PAINO

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya