TEMPO Interaktif, Makassar – Sedikitnya 40 aktivis perempuan dari beberapa negara di Asia bertemu tadi malam, membahas rencana strategis melawan penggusuran.

Pertemuan itu diselenggarakan LSM Urban Pour Consoursium, dan digagas organisasi pergerakan perempuan Hairou Commission yang bermarkas di Kantor PBB New York serta LOCOA yang bermarkas di Korea. Pertemuan membahas kegiatan lanjutan selama tiga hari ke depan, dengan bertempat di Hotel Banua, jalan Haji Bau.

Dalam pertemuan itu, Koordinator UPC Nasional Wardah Hafid mengungkapkan betapa seringnya terjadi penggusuran di hampir seluruh negara Asia. “Misalnya di Korea, banyak sekali penggusuran yang terjadi,” ujarnya dalam acara bertajuk ‘Grassroots Women’s Strategies For Fighting Evictions’ itu.

Hari ini, Rabu (11/10), kegiatan akan diisi dengan saling berbagi pengalaman mereka yang tergusur dari berbagai negara di Asia serta kota-kota di Indonesia. Peserta yang hadir dari lima negara di Asia. Yaitu, Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan Kamboja. Sementara untuk peserta dari kota Indonesia sendiri, selain Makassar, ada juga dari Pare-Pare, Palu , Kendari, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Jogjakarta, Tasikmalaya, Surabaya, dan Pontianak.

Makassar dipilih sebagai tempat pertemuan karena berkaitan dengan adanya kontrak politik Walikota Ilham Arief Sirajuddin dengan rakyat kecil. “Beliau telah berjanji memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dengan menghentikan penggusuran,” ujar Andi Syafrullah, Koordinator UPC Makassar kepada Tempo.

Janji Walikota itu dikenal dengan “Plan Without Evictions”. Namun, selama kepemimpinan Ilham, ia melihat penggusuran masih selalu ada. “Khususnya penggusuran Pedagang Kaki Lima. “Hanya saja bahasanya diperhalus menjadi ‘penertiban’,” tandasnya. Untuk itu, Jumat (13/11) nanti, Walikota akan dihadirkan untuk berdialog dengan peserta seputar hal itu.

Ada beberapa daerah yang sering mengalami penggusuran di Makassar. Antara lain di Kelurahan Bontoduri, Maccini Sombala, Bulogading, Bontoala, dan Kassi-Kassi.
UPC mengupayakan bentuannya untuk mencegah penggusuran melalui upaya negosiasi serta bantuan jalur hukum. “Kami sering diberi pelatihan bagaimana cara berbicara dengan baik, dan menempuh cara-cara yang damai untuk melawan,” tutur Daeng Rimang, yang bergabung dengan Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) yang merupakan salah satu organisasi bimbingan UPC Makassar.

SUKMAWATI