TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Adies Kadir mengatakan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri atas komisi-komisi dan badan-badan di DPR RI akan terbentuk pada rapat paripurna, Selasa pekan depan, 15 Oktober 2024.

"Mudah-mudahan ini kalau di sana finalisasi, insyaallah Selasa sudah bisa," kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Namun, dia belum menyebutkan jumlah komisi dan badan yang akan terbentuk di DPR. Dalam hal ini, Adies mengatakan, pihaknya masih menunggu finalisasi terkait dengan nomenklatur kementerian untuk pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, lembaganya bakal mengumumkan AKD pada Senin pekan depan, 14 Oktober 2024. DPR saat ini masih melakukan finalisasi untuk susunan AKD dan jumlah komisi.

"Sekarang tahap finalisasi, dan diharapkan besok sudah selesai. Kami umumkan pada Senin depan," ujar Dasco di kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Dasco mengemukakan bahwa sebagian nomenklatur kementerian juga bakal sudah diketahui ketika finalisasi AKD atau komisi-komisi di DPR sudah tuntas. Hal ini mengingat jumlah AKD di DPR bakal menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah sepakat menambah AKD untuk menyesuaikan dengan pos-pos kementerian pemerintahan mendatang menjadi 13 komisi dan adanya badan baru yang akan dibentuk.

Penambahan komisi di DPR sebelumya diungkapkan pula oleh anggota DPR Said Abdullah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebutkan, DPR akan memiliki 13 komisi atau mengalami penambahan penambahan dua komisi.

“Komisi disiapkan sebanyak 13,” ujar Said di Kompleks DPR/MPR Senayan pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Menurut dia, rencana penambahan komisi tersebut sudah direstui oleh fraksi-fraksi di DPR. Said juga mengatakan DPR berencana menggelar rapat perdana sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.

<!--more-->

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas pembagian bidang dalam komisi dan juga pembagian anggota DPR di dalamnya yang rencananya dilaksanakan pada 13 sampai 15 Oktober mendatang.

“Begitu presiden terpilih dilantik, di DPR pun sudah siap semua komisi ini,” ujar Said.

Pembentukan AKD baru di DPR RI itu dimaksudkan agar kerja-kerja menjadi lebih efektif, menyusul adanya rencana penambahan pos kementerian pada pemerintahan mendatang.

DPR RI pun berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR RI pada 14 Oktober sebelum pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Pada Kamis kemarin, 10 Oktober 2024, beredar AKD yang terdiri atas 13 komisi dan Badan Anggaran beserta mitranya di pemerintahan Prabowo beredar di antara awak media yang meliput DPR.

Mitra kerja komisi itu diduga berdasarkan nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"DPR RI diduga telah menerima daftar nomenklatur kementerian untuk kabinet pemerintahan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang isinya banyak kementerian yang dipecah" demikian ditulis Kantor Berita Antara.

Namun, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa AKD tersebut masih dalam tahap finalisasi.

"Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berita selengkapnya silakan simak di sini.

ALFITRIA NEFI P | ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan Editor: Waketum Beri Sinyal PKB Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo