TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, survei kepuasaan rakyat atas demokrasi, tidak bisa dijadikan ukuran untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Menurut Mahfud, rakyat tidak memahami substansi demokrasi. Mereka hanya memahami demokrasi prosedural. Hal ini karena pengaruh dari tingkat pendidikannya.

"Kalau mau memperbaiki demokrasi, tidak bisa berpedoman pada survei. Karena kalau survei, kalau ada pemimpin baru pasti suka lagi. Rakyat tak mengerti substansi demokrasi," kata Mahfud dalam Indonesia Integrity Forum 2024 yang diadakan Transparency International Indonesia di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.

Bagi Mahfud, survei tak bisa menjadi rujukan karena selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja. Padahal, rakyat tidak tahu bahwa keadaan itu sebetulnya tidak baik dari sudut pandang demokrasi. "Karena itu rakyat harus dididik," kata Mahfud.

Mahfud lebih setuju perbaikan demokrasi dilakukan pada tingkat elite dan kaum terdidik. Namun, masalahnya DPR merupakan pihak yang merusak demokrasi. Mereka tidak akan mau memperbaiki demokrasi. "Mereka yang buat rusak mana bisa," kata Mahfud.

Menurut pengamatan Mahfud, perbaikan Demokrasi di Indonesia kerap terjadi setelah ada momentum besar. Ia mencontohkan, ketika Orde Baru runtuh, ada semangat reformasi untuk memperbaiki demokrasi. Sepanjang 5 sampai 6 tahun setelah itu, muncul banyak produk hukum yang progresif. Namun, Mahfud Heran, setelah itu, perbaikan demokrasi tidak lagi berjalan.

"Berbeda dengan negara lain yang setelah ada perubahan ada keberlanjutan. Tapi Indonesia malah demokrasi mengalami kemunduran," kata Mahfud.

Sejumlah lembaga survei menunjukkan rakyat merasa puas dengan demokrasi dan kerja institusi selama pemerintahan Jokowi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya mencatat pada awal Februari 2024 ada 71,8 persen masyarakat yang puas terhadap kinerja demokrasi Indonesia.

Sementara itu, Indikator Politik mencatat, mayoritas publik menilai, kinerja penegak hukum berjalan baik di akhir masa pemerintahan Jokowi. Sebanyak 2,5 persen responden meyakini penegakan hukum berjalan sangat baik. Lalu, sebanyak 39,3 persen berjalan baik.

Kemudian, 33,7 Persen responden menilai sedang. Lalu, 19,9 persen responden menilai buruk dan 2,9 persen sangat buruk.

Pilihan Editor: Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?