Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Terus Berbalas Sindiran, Menantu Jokowi: Kepala Daerah Jangan Lempar Tanggung Jawab

Senin, 30 September 2024 13:19 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

TEMPO.CO, Jakarta - Palagan pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 belum dimulai. Tapi tampaknya genderang perang antara kandidat nomor urut 1 Bobby Nasution dan calon nomor urut 2 Edy Rahmayadi telah ditabuh. Keduanya belakangan gencar saling sindir, utamanya ihwal pembangunan jalan.

Teranyar, saat berkunjung ke Mandailing Natal, Bobby menyatakan kepala daerah tak boleh lempar tanggung jawab terkait perbaikan infrastruktur jalan. Pasalnya, warga tak tahu perbedaan jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pernyataan itu diduga menyentil klaim Edy soal jalan rusak di Sumut adalah tanggung jawab sosok Mulyono.

“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby pada Jumat, 27 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Seteru tak langsung antara keduanya bermula ketika Bobby, yang juga Wali Kota Medan, menyindir Edy Rahmayadi selaku calon petahana soal jalan di Sumut yang rusak. Dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Bobby menyebut pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata.

Padahal, kata dia, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini lalu menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Advertising
Advertising

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” kata dia, Senin, 23 September 2024.

Bobby mengatakan pembangunan infrastruktur memang perlu biaya. Tapi menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya. Apalagi dana yang digelontorkan Pemprov Sumut mencapai Rp 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak enak sikit, tapi kalau tak selesai agak berat juga jalanan di Sumut,” sindirnya.

Menanggapi sindiran Bobby, Edy merespons dengan santai. Eks Gubernur Sumut periode lalu ini mengatakan jalan yang rusak di era pemerintahannya berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby, Presiden Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy.

Adapun Mulyono adalah nama Jokowi yang diberikan kedua orang tuanya saat ia lahir. Namun, nama itu tidak bertahan lama. Jokowi menderita berbagai penyakit saat kecil, dan dalam budaya Jawa, jika seorang bayi sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat.

Tanggapan Edy itu rupanya dianggap sebagai upaya lempar tanggung jawab oleh Bobby. Warga, kata Menantu Jokowi, jangan diajak berpikir soal status jalan dan kepala daerah mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut. Bagi masyarakat jalan tersebut harus mulus, sehingga kepala daerah jangan hanya buang tanggung jawab.

“Ini tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumut, jalan yang ada di wilayah kita ini harusnya masyarakat ini enggak tahu betul ya ibu-ibu gak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten,” kata saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal.

Bobby menyebut jumlah APBD Sumut sekitar Rp 14 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, menurutnya, bila separuhnya saja digunakan untuk pembangunan infrastruktur harusnya dapat memperbaiki jalan di Sumut. Apalagi jika jumlahnya dibulatkan dalam satu periode.

“Satu tahun Sumut ini punya anggaran Rp 14 triliun, gaji (ASN) habis setengah lah, tinggal Rp 7 triliun nih yang bisa dibangun. (Misalnya) Satu tahun Provinsi Sumut nih punya Rp 7 triliun (untuk infrastruktur), jadi kalau Gubernur dikasih waktu lima tahun ini berati Rp 35 triliun. Banyak nggak? Harusnya bisa terbangun,” ujarnya.

Bobby pun membandingkan kinerjanya selama menjabat Wali Kota Medan. Menurutnya, meski belum genap satu periode menjabat, Pemerintah Kota alias Pemkot Medan telah berhasil memperbaiki ruas jalan sepanjang 3.200 kilometer di Kota Medan. Proyek itu disebut telah menghabiskan sana Rp 12 triliun.

“Jalan diperbaiki bisa? Dibuka baru bisa, asal memang uangnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” kata Bobby Nasution.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA

Pilihan Editor: Pilkada Sumut Memanas: Bobby Nasution, Edy Rahmayadi, dan Mulyono

Berita terkait

IKN: Kritik hingga Kedatangan Investor Asing

5 menit lalu

IKN: Kritik hingga Kedatangan Investor Asing

Jokowi mengeklaim bahwa proyek IKN telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia

Baca Selengkapnya

Agenda Jokowi di Akhir Pekan: Terima Brevet Hiu Kencana dan Nonton MotoGP

35 menit lalu

Agenda Jokowi di Akhir Pekan: Terima Brevet Hiu Kencana dan Nonton MotoGP

Presiden Jokowi mendapat Brevet Kehormatan Hiu Kencana yang merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut.

Baca Selengkapnya

Deretan Brevet dan Penghargaan Militer yang Diterima Jokowi

1 jam lalu

Deretan Brevet dan Penghargaan Militer yang Diterima Jokowi

Presiden Jokowi telah mendapat sederet brevet dan bintang kehormatan di dunia militer.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Vs Edy Rahmayadi Soal Status Jalan, Begini Karakteristik Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

1 jam lalu

Bobby Nasution Vs Edy Rahmayadi Soal Status Jalan, Begini Karakteristik Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Bobby Nasution menyindir pernyataan kandidat petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan nasional di Sumut yang rusak merupakan tanggung jawab kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi di Istana, PPDI Berharap Penguatan Implementasi UU Penyandang Disabilitas

1 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, PPDI Berharap Penguatan Implementasi UU Penyandang Disabilitas

Norman mengklaim Jokowi berharap organisasi penyandang disabilitas terus bersinergi dengan pemerintah baru untuk membangun Indonesia yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Jokowi IKN Didukung Seluruh Rakyat Dibantah Greenpeace, Ini Kronologi Kepindahan Ibu Kota

2 jam lalu

Pernyataan Jokowi IKN Didukung Seluruh Rakyat Dibantah Greenpeace, Ini Kronologi Kepindahan Ibu Kota

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa proyek IKN telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace tidak benar.

Baca Selengkapnya

Optimalkan Penyaluran Bansos, Menteri Sosial Gus Ipul Janji Pastikan Ketepatan Sasaran Penerima

3 jam lalu

Optimalkan Penyaluran Bansos, Menteri Sosial Gus Ipul Janji Pastikan Ketepatan Sasaran Penerima

Mensos Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bakal memastikan lagi ketepatan sasaran penerima bantuan sosial atau bansos.

Baca Selengkapnya

Setelah Kenakan Rompi Putra Mulyono, Kaesang Kelakar Soal Hadiahi Kader PSI Jet Pribadi

4 jam lalu

Setelah Kenakan Rompi Putra Mulyono, Kaesang Kelakar Soal Hadiahi Kader PSI Jet Pribadi

Kaesang kenakan rompi bertulis Putra Mulyono, setelah itu berkelakar akan beri hadiah kader PSI dengan jet pribadi. Ada ulah anak Jokowi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kiara Minta KPK Awasi Proyek Tambang Pasir Laut, Lowongan Kerja di PT Charoen Popkhand

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Kiara Minta KPK Awasi Proyek Tambang Pasir Laut, Lowongan Kerja di PT Charoen Popkhand

KIARA meminta pemerintah untuk melibatkan KPK dalam mengawasi proses tambang hasil sedimentasi di laut atau pasir laut.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

6 jam lalu

Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

Menurut Koordinator Pokja 30 di Kalimantan Timur, Buyung Marajo menuturkan pernyataan Jokowi bertolak belakang dengan kenyataan.

Baca Selengkapnya