Kebocoran Data Berulang, CISSRec Dorong Pemerintah Segera Bentuk Lembaga PDP

Rabu, 25 September 2024 10:01 WIB

Dugaan kebocoran data ini menjadi kasus yang ke sekian kali terjadi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kebocoran data instansi pemerintah kembali terjadi. Sebanyak 6,6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibobol dan diperjualbelikan. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau CISSReC, Pratama Persadha mendesak pemerintah segera membentuk lembaga Pelindungan Data Pribadi atau PDP.

Menurut dia, sejumlah kasus kebocoran data yang belakangan kerap terulang ini perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah. "Dengan melihat kebocoran-kebocoran seperti ini, sudah urgensi dibentuk Lembaga PDP," katanya ketika dihubungi, Selasa, 24 September 2024.

Adanya lembaga itu, ujar dia, membuka peluang untuk melakukan investigasi digital forensik secara independen. Lembaga PDP juga memberikan kepastian dilakukannya penegakan hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP.

Ia mengungkapkan, salah satu penyebab maraknya kebocoran data lantaran belum ada sanksi administratif ataupun pengenaan denda kepada instansi yang terdampak. Namun, ia menyayangkan sikap abai Presiden Joko Widodo terhadap pembentukan Lembaga PDP tersebut.

Dia menyebut, hingga saat ini lembaga itu masih belum dibentuk oleh Jokowi. Padahal Undang-undang PDP telah disahkan pada 17 Oktober 2022 silam. "Apabila presiden tidak dengan segera membentuk Lembaga PDP sampai batas waktu 17 Oktober 2024, Presiden Jokowi berpotensi melanggar UU PDP," ucapnya.

Advertising
Advertising

Undang-undang PDP telah memberikan waktu selama dua tahun untuk pihak Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi, serta sejumlah pihak lain untuk melakukan penyesuaian. Belum adanya Lembaga PDP, katanya, justru membuat perusahaan atau instansi yang mengalami kebocoran data abai terhadap insiden keamanan siber ini.

Ia mengatakan, tanpa adanya Lembaga PDP, perusahaan atau instansi itu bisa tidak mempublikasikan laporan insiden kebocoran datanya. Padahal, kata Pratama, tindakan itu melanggar Pasal 46 Ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP.

Ade Ridwan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Pilkada Sumut Memanas: Bobby Nasution, Edy Rahmayadi, dan Mulyono

Berita terkait

Harga Emas Antam Naik Rp 20 Ribu Hari Ini, Tembus Level Tertinggi

3 jam lalu

Harga Emas Antam Naik Rp 20 Ribu Hari Ini, Tembus Level Tertinggi

Harga emas Antam naik Rp 20 ribu menjadi Rp 1.463.000 per Gram hari ini. Menembus level tertinggi

Baca Selengkapnya

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

18 jam lalu

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.

Baca Selengkapnya

DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?

23 jam lalu

DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?

CISSReC, merespons sanggahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) soal adanya indikasi kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sistemnya

Baca Selengkapnya

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

1 hari lalu

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

1 hari lalu

6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.

Baca Selengkapnya

Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

1 hari lalu

Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Pakar siber CISSReC meragukan pernyataan Ditjen Pajak Kemenkeu yang membantah adanya kebocoran data 6 juta NPWP langsung dari sistem mereka.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

1 hari lalu

Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru diklaim pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

2 hari lalu

Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

Menko Polhukam mengklaim bahwa sebagian data NPWP bukan data asli.

Baca Selengkapnya

7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

2 hari lalu

7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

Berikut daftar negara dengan kebocoran data terbanyak menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshar.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

2 hari lalu

6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

Tak kurang dari 6 juta data NPWP dijebol Bjorka. Pegiat keamanan siber sebut Bjorka memiliki pemahaman tentang dinamika politik dan sosial Indonesia.

Baca Selengkapnya