Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

image-gnews
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengakui ada celah keamanan dalam Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya. Dia menyebut temuan ini didasarkan pada audit pemerintah terhadap serangan siber yang terjadi pada 20 Juni lalu itu. 

"Kami melakukan audit secara menyeluruh terhadap PDNS 2 di Surabaya. Hasil audit menunjukkan adanya beberapa celah keamanan harus yang segera ditangani," kata Hadi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Hadi juga mengklaim pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya sudah selesai. "Progres perbaikan sistem dan recovery yang kami laksanakan--proses dekripsi terhadap seluruh data--di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024," ujarnya. 

Ia pun mengatakan sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS masih ingin mempertahankan datanya tersimpan di sana. Oleh sebab itu, dia berencana untuk segera memulihkan PDNS 2.

"Kami sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024," kata Hadi. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid membuka pertemuan dengan mengulas hasil rapat DPR dengan pemerintah yang membahas PDNS pada 27 Juni lalu. Meutya menegaskan bahwa keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara.

Meutya juga mengungkit Presiden Joko Widodo yang menugaskan agar Hadi ikut berkoordinasi langsung dalam penyelesaian permasalahan keamanan siber. Sebab, kata dia, isu itu bukan cuma tanggung jawab Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi, tidak hanya di Kominfo dan BSSN, tapi ditarik ke atas, di Kemenko Polhukam," kata Meutya. 

Meutya menjelaskannya bahwa KomisI ingin mendapat laporan terkini dari pemerintah mengenai tindak lanjut penanganan masalah kebocoran data di PDNS 2. "Kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan," ujarnya.

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware. Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik nasional terkunci serta tidak dapat diakses.

Menyusul insiden peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo yang menjabat saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 4 Juli 2024. Per Jumat, 19 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, resmi melantik Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika yang baru.

Pilihan Editor: Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

11 menit lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

Hadi Tjahjanto mengatakan angkatan siber ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran.


Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

3 jam lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Pakar siber CISSReC meragukan pernyataan Ditjen Pajak Kemenkeu yang membantah adanya kebocoran data 6 juta NPWP langsung dari sistem mereka.


Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

6 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

Menko Polhukam mengklaim bahwa sebagian data NPWP bukan data asli.


Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

6 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

Menko Polhukam mengklaim pemulihan PDNS 2 sudah selesai sejak Agustus lalu.


7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

10 jam lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

Berikut daftar negara dengan kebocoran data terbanyak menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshar.


6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

11 jam lalu

Bjorka. Istimewa
6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

Tak kurang dari 6 juta data NPWP dijebol Bjorka. Pegiat keamanan siber sebut Bjorka memiliki pemahaman tentang dinamika politik dan sosial Indonesia.


Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

1 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.


TNI Jelaskan Alasan Proses Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Lama

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
TNI Jelaskan Alasan Proses Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Lama

TNI mengungkap alasan pembebasan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens membutuhkan waktu yang lama.


Pilot Susi Air Bebas, Menkopolhukam Hadi: Tidak Ada yang OPM Minta

1 hari lalu

Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024 Sabtu 21 September 2024. Foto: Satgas Damai Cartenz 2024
Pilot Susi Air Bebas, Menkopolhukam Hadi: Tidak Ada yang OPM Minta

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam pembebasan pilot Susi Air, aparat keamanan hanya melakukan pendekatan persuasif.


Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

2 hari lalu

Kebocoran data di Indonesia seringkali terjadi bak penyakit menahun yang terus menggerogoti keamanan siber. Korbannya dari jasa fotokopi hingga instansi negara.
Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

Kasus kebocoran data pribadi ini bukan pertama kali terjadi. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kasus kebocoran data terus berulang.