TEMPO.CO, Jakarta - Pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipastikan akan berlanjut pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengonfirmasi bahwa langkah ini akan menjadi fokus, mengingat perkembangan global yang menempatkan keamanan siber sebagai salah satu prioritas utama.

“Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu,” ujar Maruli pada 11 September 2024 di Jakarta.

Menurut Maruli, pembentukan Angkatan Siber ini sangat penting untuk menjawab tantangan keamanan data dan serangan siber yang semakin sering terjadi. Selain itu, dia menekankan bahwa TNI, khususnya Angkatan Darat, sedang mempersiapkan berbagai aspek penting, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur untuk memastikan fungsi dan antisipasi terhadap ancaman siber dapat berjalan dengan baik.

Awal wacana pembentukan angkatan siber

Wacana pembentukan Angkatan Siber dilontarkan secara resmi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2024.

"Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, dilansir dari Antara.

Dia menyebutkan bahwa dengan posisi geopolitik Indonesia yang rawan, terutama karena berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, kehadiran Angkatan Siber sangat diperlukan untuk memperkuat matra darat, laut, dan udara yang sudah ada.

Jokowi beri tanggapan positif

Tanggapan positif datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi mengungkapkan dukungannya terhadap ide pembentukan matra siber.

“Saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana, termasuk saya kira (RI), tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana,” ujar Jokowi dalam sebuah pernyataan pada 12 September 2024

Jokowi juga menyebutkan bahwa pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto akan melanjutkan pembahasan dan implementasi matra baru ini.

Pada 3 September 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi telah memberikan perintah resmi untuk membentuk Angkatan Siber TNI. Dia mengaku sudah diperintahkan Jokowi, juga disampaikan dalam pidato MPR, untuk membentuk TNI Angkatan Siber.

Menkopolhukam: angkatan siber disiapkan menghadapi perang pikiran

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan angkatan siber tersebut ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran. “Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan,” ucapnya.

Dia juga menilai serangan siber merupakan bentuk pertempuran modern. “Matra siber, matra keempat, ini adalah bagaimana kita menghadapi serangan-serangan siber dari luar ya, ini kan non-state. Dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity kita sekarang adalah perang siber,” tuturnya.

Mantan Panglima TNI ini lantas menuturkan pertempuran siber itu di dalamnya termuat perang proksi hingga propaganda. “Perang siber ini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proksi, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam menghadapi perang siber tersebut, diperlukan suatu peralatan yang memadai untuk dapat menghalau serangan siber. “Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi,” kata dia.

Indonesia, ujarnya, pernah menghadapi perang siber saat konflik Timor Timur. Namun, saat itu, Indonesia belum menyiapkan diri menghadapi perang siber tersebut.

Wakil Ketua DPR: Apa Artinya Jika Tak Punya Alutsista?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan angkatan siber TNI tidak berarti besar, jika negara tidak punya alat utama sistem senjata atau alutsista yang memadai. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons atas rencana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Tetapi apa artinya anggota siber yang banyak itu, kalau dia tidak punya alutsista. Siber kan perlu alat-alat," katanya saat ditemui di Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, hal pertama yang paling penting adalah adanya anggaran dari pemerintah terlebih dahulu. Jika tak ada anggaran, kata dia, maka angkatan siber hanya akan berisikan sumber daya manusia saja tanpa didukung peralatan penunjang.

"Dia (alutsista) bukan handphone biasa. Jadi, kalau pemerintah akan membuat angkatan siber, mari berhitung. Mencari orang saja sudah susah, karena yang dicari spesialis," tuturnya.

Jika pemerintah tidak menganggarkan anggaran yang cukup dan konsisten kepada alat-alat teknologi ini, kata Lodewijk, maka siber Indonesia akan selalu ketinggalan. Indonesia akan selalu berada di belakang negara-negara lain.

"Ujung-ujungnya data kita bocor. Kalau anggaran kita katakan nanti seperti target pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya yakin kita bisa bermain seperti itu. Kalau bermain dengan ini, kita harus punya satelit sendiri."

Dia menekankan bahwa dalam membangun teknologi siber, butuh biaya yang mahal. Sebab, rencana tersebut sama seperti membuat pasukan khusus. "Pasukan khusus itu kecil, sama dengan siber. Mendingan alatnya canggih, orangnya sedikit. Daripada orangnya banyak, alatnya tidak canggih. Mau pilih mana," ujar Lodewijk.

HATTA MUARABAGJA | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan editor: Menkopolhukam Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Sudah Direstui Jokowi dan Prabowo