PKB Klaim Belum Bahas Jatah Menteri di Kabinet Prabowo
Reporter
Savero Aristia Wienanto
Editor
Eko Ari Wibowo
Rabu, 18 September 2024 15:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan partainya belum membahas soal jatah kursi menteri di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia juga menampik bahwa sudah ada penentuan jumlah menteri yang akan diterima partainya dalam kabinet Prabowo mendatang.
"Belum, belum. Enggak ada. Itu hak prerogatif presiden (Prabowo)," kata Jazilul saat ditemui wartawan di kantor DPP PKB pada Rabu, 18 September 2024.
Saat disinggung soal jatah PKB di kabinet Presiden Joko Widodo sebelumnya, Jazilul mengaku partainya belum membahas posisi menteri di kabinet Prabowo.
"PKB belum berpikir itu. Dan, itu memang kewenangan dan prerogatif presiden. Tunggu saja," ujarnya.
Adapun sebelumnya PKB mendapatkan kursi menteri di pemerintahan Jokowi, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Lebih lanjut, Jazilul juga mengklaim bahwa partainya belum melakukan komunikasi intensif dengan Prabowo untuk membahas kursi di kabinet. "Enggak ada itu, belum ada (pembahasan)," tuturnya.
Tak sampai di situ, Jazilul juga mendukung gagasan Prabowo yang mencanangkan kabinet zaken atau kabinet yang diisi oleh kalangan profesional.
"Bagus bagus soal kabinet zaken," ucapnya.
Berkenaan dengan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tak menargetkan jatah menteri di kabinet Prabowo.
"Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apa pun. Itu mutlak hak prerogatif presiden," kata Cak Imin dalam kesempatan yang sama.
Cak Imin menjelaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab agar pemerintahan Prabowo dapat bermanfaat bagi publik. Dia berkomitmen untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
"PKB tahu persis bahwa secara moral kami merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan. Kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif," ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu juga membantah dirinya dipanggil Prabowo untuk membahas kursi menteri seiring dengan pembentukan kepengurusan baru PKB.
"Belum, belum. Memang enggak ada kaitannya," tuturnya.
Pilihan Editor: Waketum PKB Tanggapi Polemik Muktamar Tandingan: Sudah Tutup Buku
