Dasco Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Tupoksi jika Prabowo Tambah Kementerian

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Juli Hantoro

Senin, 16 September 2024 09:30 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) dan Adies Kadir (kanan) menyampaikan keterangan pers usai menjenguk pengunjuk rasa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sufmi Dasco mengatakan telah menandatangani surat sebagai penjamin untuk 50 orang pengunjuk rasa yang diamankan pada aksi menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan tak akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jika pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah kementerian. Hal ini berkaitan dengan rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari yang saat ini berjumlah 34.

"Tentunya pasti tidak akan terjadi tumpang tindih. Karena sebenarnya ada mungkin satu dua (kementerian) yang memang bidangnya berbeda, tetapi digabung," kata dia saat dihubungi Tempo pada Senin, 16 September 2024.

Pemecahan kementerian, kata Dasco bertujuan agar tugas-tugas kementerian lebih optimal. Tugas-tugas tersebut, kata dia akan dikaitkan dengan visi dan misi Prabowo-Gibran.

"Kemudian dikaitkan dengan program kampanye Pak Prabowo, Asta Cita dan program aksi."

Namun, dia masih belum mau menyebutkan secara gamblang kementerian mana yang akan dipecah. Pasalnya, kata dia, belum ada kepastian secara nomenklatur dan jumlahnya. Menjelang ada kepastian, semuanya masih akan berubah-ubah.

Advertising
Advertising

"Saya gak bisa jelaskan secara rinci, karena ini masih belum fix. Kalau saya jawab sekarang, nanti berubah-ubah kan, karena masih dikaji dan disimulasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Dasco membenarkan adanya penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo. Pernyataan ini menjawab isu penambahan menteri yang sudah ramai dibicarakan.

"Ya kalau kemudian penambahan, itu ada," katanya saat dikonfirmasi Tempo pada Kamis, 12 September 2024.

Akan tetapi, dia masih belum bisa memastikan berapa jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan baru nanti. Kini, kata dia, tim masih melakukan simulasi mengenai pos-pos kementerian, guna mengoptimalisasi program-program Prabowo-Gibran.

Dasco hanya mengatakan bahwa jumlah dan nomenklatur pasti untuk kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan difinalisasi tujuh hari sebelum pelantikan. Sebagaimana diketahui, keduanya akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Masih terus pembahasan dan akan finalisasi. Mungkin tujuh hari sebelum pelantikan baru final," tutur dia.

Pilihan Editor: Sebut Kabinet Zaken Hanya Gimik, Ini Saran Pengamat untuk Prabowo

Berita terkait

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

1 jam lalu

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.

Baca Selengkapnya

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

1 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

3 jam lalu

Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

Prabowo mengajak kelompok buruh termasuk yang tergabung dalam Partai Buruh untuk bersama-sama memperjuangkan ekonomi berbasis Pancasila

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

3 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

4 jam lalu

Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Said Abdullah menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak akan membahas soal bagi-bagi jatah kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

4 jam lalu

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

DPR menyetujui anggaran untuk program unggulan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Siang Bergizi Gratis yang dijatah Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

5 jam lalu

SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

Dahnil menyebut pertemuan Prabowo dengan SBY di Kertanegara hanya berdiskusi biasa saja.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

5 jam lalu

Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

Surya Paloh mengungkap alasan partainya tidak terlalu mementingkan kursi kabinet.

Baca Selengkapnya

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

6 jam lalu

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

Juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo masih diupayakan

Baca Selengkapnya