KSAD Maruli Beberkan Arahan Jokowi ke TNI AD saat di IKN

Sabtu, 14 September 2024 08:27 WIB

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat mengunjungi Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak membeberkan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo kepada TNI-Polri menjelang akhir jabatannya. Kepala negara, kata Maruli, meminta TNI-Polri menjaga stabilitas keamanan nasional untuk mendukung kelancaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan transisi pemerintahan.

Arahan itu diberikan Jokowi kepada TNI-Polri ketika berkantor di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 12 September 2024. Dalam pengarahan itu turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Maruli mengatakan, jajaran pejabat TNI Angkatan Darat beserta Komandan Kodim juga turut menghadiri pengarahan tersebut. "TNI AD diberi amanat khusus oleh Jokowi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 September 2024.

Ia mengatakan, bahwa jajarannya diminta untuk menjadi ujung tombak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar jajaran TNI AD memberikan perlindungan kepada anak bangsa melalui peran Babinsa di berbagai wilayah.

Menerima arahan kepala negara itu, Maruli menyebut bahwa TNI AD berkomitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas negara. "TNI AD akan selalu berada di garis depan dalam memastikan keamanan dan ketertiban, tidak hanya di kawasan IKN, tapi seluruh Indonesia," ucapnya.

Advertising
Advertising

Menurut dia, komitmen TNI AD itu ditujukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, katanya, stabilitas merupakan kunci utama untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar.

Adapun alasan Jokowi mengajak pejabat TNI dan Polri ke IKN agar bisa melihat langsung proyek pembangunan Nusantara. Dalam arahannya, Jokowi menginstruksikan kepada jajaran TNI dan Polri supaya ikut mengawal proses transisi pemerintahan.

Jokowi menyebut menginginkan peralihan kuasa kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober nanti berlangsung mulus. "Jangan ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Hal kecil segera diselesaikan jangan sampai membesar. Segera, secepatnya," kata Jokowi.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Paus Fransiskus Bicara soal Demokrasi di Indonesia: Komunikasi Lintas Sektor Perlu Dilakukan

Berita terkait

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

35 menit lalu

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

1 jam lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

2 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

2 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

2 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

3 jam lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

3 jam lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

3 jam lalu

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan menunjuk Pratikno sebagai pelaksana tugas

Baca Selengkapnya