TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut pernah berdiskusi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto perihal jatah menteri di pemerintahan periode 2024-2029. Namun dia tidak menjelaskan secara detail isi pembahasan tersebut.

"Ya ada, deh. Saya pikir tunggu tanggal mainnya," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 12 September 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut jika partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menyodorkan sejumlah nama untuk diplot menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, Prabowo tengah menyaring nama-nama tersebut dan akan mengumumkan setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang.

"Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya," kata Muzani di Gedung DPR, Selasa, 10 September 2024.

Kabinet zaken yang dimaksud Muzani, ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik.

"Agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti," ujar Muzani.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menguatkan pernyataan tersebut. Ia mengatakan Prabowo sejak awal memang menginginkan terbentuknya kabinet zaken.

Alasannya, Viva mengklaim, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu ingin pemerintahannya berjalan sesuai visi dan misi, yaitu membangun Indonesia Emas di 2045.

"Tetapi, ahli yang dimaksud bisa berasal dari partai politik juga. Makanya diusulkan nama yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing," kata Viva.

Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik rencana Prabowo yang berkeinginan membentuk kabinet Zaken.

Ia mengatakan, dengan berkomposisikan para ahli, bukan tidak mungkin jalannya pemerintahan akan berlalu dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.

"Yang justru jadi pertanyaan, apakah Prabowo akan mengisi kabinet dengan mengabaikan kader partai meski diklaim kader tersebut mumpuni?" ata Usep.

Usep menjelaskan, kabinet zaken yang ideal adalah kabinet yang murni berkomposisi para ahli, bukan ahli yang berasal dari partai politik.

"Akan lebih baik jika yang ditunjuk adalah mereka yang ahli bukan dari unsur partai dan orang dekat," ujarnya.

Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Bahlil Tanggapi Isu Kementerian di Pemerintahan Prabowo Ada 44: Kan Mau Percepatan