INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan demikian, bisa fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai delapan persen oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Sebagaimana disampaikan Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahwa pemerintahan Prabowo setiap tahunnya menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah. Terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dengan melibatkan UMKM dalam konstruksi dan pembangunannya, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha. Pembangunan sektor perumahan selama 35 tahun terakhir, selalu memberi sumbangan besar bagi GDP (Gross Domestic Product). Jika dimaksimalkan, bisa menyumbang hingga 20 persen GDP.

Menurut Bamsoet, untuk merealisasikan 3 juta unit rumah, pemerintah bisa melakukannya tanpa memberatkan masyarakat. Misalnya melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai aturan, maksimal 30 persen atau sekitar 138 triliun dari total JHT sebesar Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program perumahan pekerja.

"Cara lainnya yakni pembentukan dana abadi perumahan rakyat, dengan cara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai Rp 25 triliun diinvestasikan dengan skema dana abadi, sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat," ujar Bamsoet dalam Future of Indonesia Dialogue: Optimisme Dunia Usaha Dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo - Gibran, di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Dalam acara itu, hadir pula Ketua Satgas Perumahan Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi RI Rosan Roeslani, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia dan CEO Bakrie and Brothers Anindya Bakrie, Koordinator WKU III KADIN Indonesia Shinta Kamdani, serta 27 Ketua KADIN Daerah.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen juga memiliki landasan yang kuat. Mengingat dalam dua dekade terakhir saja, pendapatan per kapita Indonesia hampir mencapai 5.000 dolar AS, naik dari sekitar 1.000 dolar AS. Lebih penting lagi, dengan kepemimpinan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, diyakini stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik. Sebagaimana telah terjalin selama ini dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Keberlanjutan dan penyempurnaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Khususnya pada peningkatan daya saing ekonomi nasional, pembenahan regulasi, hingga pemberdayaan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan dinamis," kata Bamsoet

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam menyambut pemerintahan Prabowo, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Mengingat Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya terhadap Indonesia. Merah -Putihnya sangat tegas dan tanpa keraguan. Sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang dijalankan.

Merah Putih Prabowo tercermin dari berbagai program unggulannya. Selain 3 juta unit rumah, juga terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi mineral dan pangan, serta pengembangan infrastruktur. Khusus untuk pangan, Presiden Terpilih Prabowo menargetkan mencetak 1 juta hektar lahan sawah. Dunia usaha harus bisa memberikan kontribusi maksimal, sehingga kita bukan hanya memiliki ketahanan pangan melainkan juga kedaulatan pangan.

"Bagi kawan-kawan KADIN yang akan menduduki posisi Menteri, juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Keluarkan kebijakan yang pro rakyat, tegak lurus dengan Merah Putih Prabowo. Jangan keluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan. Kurangi impor berbagai kebutuhan pokok maupun impor berbagai kebutuhan industri yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok orang dan ujungnya merugikan masyarakat secara keseluruhan," ujar Bamsoet. (*)