TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan hari-hari ini. Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dinilai melabrak etika politik setelah turut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Adapun Ahmad Luthfi dan Taj Yasin mendaftar sebagai kandidat pasangan calon di pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah. Rombongan tiba di KPU Jawa Tengah sekitar pukul 08.30. Luthfi mengenakan kemeja putih dan celana khaki, sedangkan Taj Yasin mengenakan sarung motif batik dan berpeci hitam.

Gibran berjalan di belakang pasangan tersebut ketika memasuki halaman KPU Jawa Tengah. Mantan Wali Kota Solo itu berkemeja warna biru langit seperti seragam kampanyenya ketika pemilihan presiden lalu. Turut dalam rombongan, pimpinan partai pengusung dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti Golkar, PKB, Gerindra, PPP, PAN, Nasdem, PSI, Gelora, PKS, Partai Buruh, Demokrat, PBB, dan Partai Garuda.

Berikut sejumlah tanggapan dari berbagai pihak ihwal Gibran antar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen mendaftar ke KPU;

1. Perludem: Kehadiran Gibran syarat pesan politik

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan kehadiran Gibran mengantar pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ada kontestasi antara Polri dan TNI serta adanya hubungan kekerabatan. Ini, kata dia, berpotensi menimbulkan psywar.

“Hubungan itu kalau kita lihat tadi mas Gibran datang mengantar ini kan ada pesan politik yang sangat kuat gak main-main ini,” ujar Titi dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi swasta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Adapun di Pilkada Jateng, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen akan menghadapi Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi usungan PDIP. Sebutan ‘kontestasi antara Polri dan TNI’ itu merujuk pada Luthfi yang merupakan insan Polri melawan Andika, purnawirawan TNI.

Akibat kondisi ini, palagan Pilkada Jateng, kata Titi, berpotensi benturan massa, potensi politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penyelenggara pemilu. “Karena berada di battleground politik yang sangat sengit dan potensi intimidasi, politisasi hegemoni identitas itu yang harus diwaspadai,” tegasnya.

Menurut dia, pertarungan tersebut benar-benar jadi battleground antara kekuatan politik mayoritas di Jawa Tengah, yakni PDIP, dengan kekuatan politik yang setidaknya saat ini menang di sisi eksekutif, yakni Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yang disebut partai pusaran Jokowi.

“Pertarungan antara merah (PDIP) dengan Jokowi. Kalau dalam konteks kasat mata kita melihat bagaimana Gibran sampai harus datang mengantarkan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin,” ujar Titi.

2. KedaiKopi: Gibran harusnya netral

Founder KedaiKopi, Hendri Satrio juga menyoroti tindakan Gibran mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen mendaftar di KPU. Analis komunikasi politik itu tak sepakat dengan perilaku Gibran sebab telah dinyatakan sebagai wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Hendri mengatakan, meski belum resmi dilantik sebagai wapres dan telah mundur dari posisi Wali Kota Solo, Gibran tetap saja merupakan sosok yang dinyatakan memenangi Pilpres 2024. Seharusnya, Gibran tidak ikut memberikan dukungan kepada paslon pada saat Pilkada 2024.

“Tiru saja Pak Prabowo yang bersikap sebagai Presiden terpilih,” kata Hendri kepada wartawan pada Kamis 29 Agustus 2024

Menurutnya, Gibran sebaiknya bersikap netral. Sebab, pada saat masa pemilihan calon kepala daerah alias pencoblosan, dia sudah berstatus Wakil Presiden. Oleh karena itu, Gibran diminta untuk menahan diri pada Pilkada 2024.

“’Wah, sekarang kan belum dilantik’, ya tapi situ sudah diumumkan resmi sebagai pemenang oleh KPU. Mudah-mudahan paham,” kata dia.

3. PDIP: Enggak penting, sudah basi

PDIP turut merespons kehadiran Gibran yang mendampingi kandidat usungan KIM, rival PDIP di Pilkada Jateng itu. Sebagai informasi, sejak berseberangan dengan PDIP dengan menjadi lawan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024, Gibran yang merupakan kader PDIP belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

Juru bicara PDIP, Chico Hakim mengatakan bahwa Gibran kini sudah tidak lagi bersama partai banteng. Gibran disebut sudah tidak menjadi bagian dari PDIP sejak Pilpres 2024. Dijelaskan Chico, memang Gibran tak kunjung mengembalikan KTA kepada PDIP. Namun. Jika melihat fakta politik, eks Wali Kota Solo itu bukan lagi bagian dari PDIP.

“Enggak penting lah, sudah basi, kita lupain aja. Kita lihat faktanya Gibran sudah tidak bersama kami kan. Ini kan sudah fakta sejak dari pencalonannya sebagai capres,” kata Chico saat dikonfirmasi awak media, Kamis.

4. Penggiat media sosial Jhon Sitorus: Gibran harusnya tidak boleh dampingi kandidat mana pun

Penggiat media sosial Jhon Sitorus juga mengkritik sikap Gibran. Melalui unggahan video yang menunjukkan Gibran sedang diarak bersama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Jhon menyindir Gibran sebagai anak di bawah umur yang dipaksakan menjadi wapres.

“Inilah akibatnya jika seorang anak di bawah umur dipaksakan jadi wakil presiden. Gibran harusnya tidak boleh mendampingi calon kepala daerah mana pun pada saat pendaftaran ke KPU,” kata Jhon, dikutip dari akun X @JhonSitorus_18, Kamis.

Selain itu, Gibran juga dianggap kurang tepat untuk mendampingi calon kepala daerah itu mendaftar ke KPU. Gibran disebutnya tidak paham etika politik. Ia menuding Gibran memiliki niatan cawe-cawe hingga dikatakan sebagai wapres boneka.

“Saya jadi bingung dengan tingkah bocah ga paham etika dan aturan ini. Entah dia ga tau aturan, niat cawe-cawe atau jangan2 hanya wapres boneka? Bahkan pikirannya pun ga mampu dikendalikan,” kata Jhon Sitorus.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | JAMAL ABDUN NASHR | ANANDA RIDHO SULISTYA

Pilihan Editor: Kaesang Diduga Terima Gratifikasi Buntut Naik Jet pribadi, MAKI Melaporkan ke KPK