Komnas HAM Minta Polisi Kedepankan Pendekatan yang Lebih Humanis saat Hadapi Demonstran

Selasa, 27 Agustus 2024 06:21 WIB

Seorang mahasiswi yang pingsan dievakuasi oleh temannya dengan ambulans ke rumah sakit usai polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 26 Agustus 2024. Polisi menghujani gas air mata yang membuat puluhan mahasiswa pingsan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Tempo/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Atnike Nova Sigiro menyoroti kekerasan oleh aparat dalam demonstrasi di berbagai daerah. Dia menyebut, gelombang demo makin memanas, seperti yang terjadi di Makasar dan demo Turunkan Jokowi di Semarang Senin malam, 26 Agustus 2024.

Sejak Senin malam, banyak beredar video di media sosial yang menunjukkan tindakan kekerasan aparat dalam menghadapi massa aksi. "Aparat keamanan telah menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan terhadap peserta aksi, serta diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mall," kata Atnike dalam keterangan tertulis pada Senin.

Dia mengingatkan, penggunaan kekuatan berlebih dan/atau kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar HAM. Khususnya dalam hal ini pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

"Serta (melanggar) hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan UU HAM," kata Atnike.

Melihat kondisi itu, Komnas HAM menyerukan empat hal. Pertama, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan. Atnike menegaskan justru aparat harus mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi.

Advertising
Advertising

Kedua, Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat dalam menangani dan membubarkan massa aksi. Ketiga, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap.

"Menghalangi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM, yakni hak atas keadilan," kata Atnike.

Terakhir, Komnas HAM mendorong semua pihak untuk menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab. Di samping itu, juga dia meminta agar situasi keamanan tetap dijaga kondusif, guna merawat ruang demokrasi bangsa.

Demo Jateng Bergerak Adili dan Turunkan Jokowi di depan komplek Balai Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Semarang berakhir ricuh saat polisi membubarkan massa sekitar pukul 18.00. Polisi menembakkan gas air mata dan water canon yang membuat massa berlarian dan menyelamatkan diri ke basement Polux Mall Paragon. "Mendengar ledakan. posisi di depan SMAN 5," ujar salah seorang demonstran, Dewi.

Sejumlah mahasiswa menjadi korban represif polisi. Ada yang sesak nafas hingga pingsan. Lobi Polux Paragon Mall kemudian berubah menjadi tempat perawatan demonstran. Sejumlah ambulans lalu lalang datang dan pergi mengevakuasi korban.

Polisi menyebut telah melakukan pendekatan persuasif kepada pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. "Namun upaya persuasif yg kami sampaikan kepada demonstran tidak dihiraukan. Pimpinan mengambil suatu tindakan membubarkan massa dengan water cannon," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Artanto.

Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Komnas HAM Sebut Aparat Gunakan Kekuatan Berlebihan saat Bubarkan Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

Berita terkait

Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

18 jam lalu

Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

KLHK akan berkoordinasi dengan Komnas HAM, LPSK dan polisi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

Baca Selengkapnya

Soal Aturan Perlindungan Aktivis Lingkungan, Komnas HAM: Mendorong Keadilan Restoratif

1 hari lalu

Soal Aturan Perlindungan Aktivis Lingkungan, Komnas HAM: Mendorong Keadilan Restoratif

Komnas HAM mengapresiasi penerbitan Permen LHK Nomor 10/2024 tentang perlindungan hukum terhadap aktivis atau pembela lingkungan.

Baca Selengkapnya

Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

1 hari lalu

Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

Ratusan guru honorer korban percalona di Kabupaten Langkat masih terus menuntut haknya.

Baca Selengkapnya

Demonstran Kawal Putusan MK Jadi Korban Kejahatan Kemanusian Aparat, Polisi dan TNI Dilaporkan ke Komnas HAM

6 hari lalu

Demonstran Kawal Putusan MK Jadi Korban Kejahatan Kemanusian Aparat, Polisi dan TNI Dilaporkan ke Komnas HAM

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap demonstran oleh polisi dan TNI ke Komnas HAM.

Baca Selengkapnya

Statistik CPNS 2014: 10 Instansi Pusat dan Daerah Ini Paling Sepi Peminat

6 hari lalu

Statistik CPNS 2014: 10 Instansi Pusat dan Daerah Ini Paling Sepi Peminat

Pendaftaran CPNS 2024 telah ditutup, beberapa instansi masih kekurangan pendaftar. Dengan kata lain persaingan lebih sedikit.

Baca Selengkapnya

Pelihara Landak Jawa, Nyoman Sukena Terancam 5 Tahun Penjara Lebih Berat dari Vonis Ronald Tannur, Toni Tamsil, dan Samin Tan

7 hari lalu

Pelihara Landak Jawa, Nyoman Sukena Terancam 5 Tahun Penjara Lebih Berat dari Vonis Ronald Tannur, Toni Tamsil, dan Samin Tan

I Nyoman Sukena terancam 5 tahun penjara karena pelihara 4 landak Jawa langka. Lebih berat dari vonis Djoko Tjandra, Toni Tamsil, dan Samin Tan.

Baca Selengkapnya

20 Tahun Pembunuhan Munir, LBH Bandung Singgung Kejanggalan Hilangnya Dokumen TPF

9 hari lalu

20 Tahun Pembunuhan Munir, LBH Bandung Singgung Kejanggalan Hilangnya Dokumen TPF

Direktur LBH Bandung menyoroti soal pengungkapan 20 tahun pembunuhan Munir aktivis HAM dan kejanggalan hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF).

Baca Selengkapnya

Ribuan Orang Turun ke Jalan, Protes Perdana Menteri Baru Prancis

10 hari lalu

Ribuan Orang Turun ke Jalan, Protes Perdana Menteri Baru Prancis

Ribuan orangg turun ke jalan di seluruh Prancis untuk memprotes pencalonan Michel Barnier yang berhaluan kanan-tengah sebagai perdana menteri

Baca Selengkapnya

20 Tahun Pembunuhan Munir, Komnas HAM Ungkap Perkembangan Penyelidikan

11 hari lalu

20 Tahun Pembunuhan Munir, Komnas HAM Ungkap Perkembangan Penyelidikan

Komnas HAM mengungkapkan perkembangan penyelidikan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang terjadi 20 tahun silam.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sebut 8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM di Pilkada 2024, Apa Saja?

12 hari lalu

Komnas HAM Sebut 8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM di Pilkada 2024, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan terdapat empat fokus pemantauan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya