TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI buka suara terkait tindakan represif aparat terhadap massa aksi penolakan revisi UU Pilkada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis, 22 Agustus 2024. Ombudsman menyesalkan tindakan kekerasan yang akhirnya melukai masyarakat.

"Kami sangat menyesalkan tindakan oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan demonstran luka-luka, barang-barang hilang, serta pengamanan dengan tindakan kekerasan," kata anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam keterangan resmi pada Senin, 26 Agustus 2024.

Sehari setelah aksi hari pertama, tepatnya 23 Agustus 2024, Ombudsman RI memantau dan mewawancarai para demonstran yang ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam pemantauan di Polda Metro Jaya, Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka akibat dipukul oleh oknum kepolisian saat pengamanan di gedung DPR RI.

Selain itu, kata Johanes, sejumlah barang bawaan demonstran tidak diketahui keberadaannya seperti gawai, dompet dan motor. Ketika ditanyai perihal barang-barang maupun kendaraan bermotornya, pihak kepolisian tidak dapat menjawab.

Dalam pemantauannya hari itu, Ombudsman menyebut ada 50 demonstran yang diamankan di Polda Metro Jaya. Mereka terdiri dari 43 laki-laki, 1 perempuan dan 6 anak. Ketika itu, 6 anak dan 1 perempuan telah dikembalikan kepada keluarga dan sisanya dalam proses pendalaman.

Sementara di Polres Metro Jakarta Barat, Ombudsman menindaklanjuti aduan mengenai dugaan permintaan uang oleh oknum kepolisian. Ombudsman sebelumnya menerima aduan bahwa oknum aparat meminta sejumlah uang agar demonstran dapat dikembalikan kepada keluarga mereka. "Dari hasil pemantauan Ombudsman, hal itu tidak benar," ujar Johanes.

Selain itu, Ombudsman juga memastikan hak-hak dari demonstran selama diamankan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari total 105 demonstran yang ditahan di sana, 77 di antaranya sudah dikembalikan kepada keluarga dan 28 sisanya menunggu dijemput keluarga.

"Ke depan, kami berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan (kepolisian) secara transparan menyampaikan tindak lanjut penanganan demonstran yang diamankan kepada publik," kata Johanes.

Pilihan Editor: Berebut Lobi Calon Gubernur Jakarta