TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal peluang dirinya diusung di Pilgub Jakarta 2024. Anies berujar ucapan Megawati merujuk pada konstitusi.

"Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama," ucapnya Anies di Kantor DPD Jakarta, Jakarta Timur, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Dalam pidato Megawati di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 22 Agustus 2024 lalu, ia bercerita bahwa ada sekelompak orang yang menyambangi kantor DPP. Ia menyebut kelompok itu bernama Satgas Hitam. Kelompok itu membentangkan spanduk agar PDIP mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau mau sama PDIP, Pak Anies mau enggak nurut," kata Megawati dalam pidatonya di kantor DPP PDIP, Kamis, 22 Agustus 2024.

Sementara itu, Anies mengatakan kunjungannya di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta pada Sabtu siang, 24 Agustus 2024 bersifat spontan. Ia tak menjawab pasti apakah sudah mengatur pertemuan dengan Megawati.

"Kita mengalir saja, nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini, kan juga direncanakan spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan-pertemuan," ujar Anies.

Peluang Anies maju di Pilkada 2024 diperkuat dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK merinci mengenai ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota.

Hal ini membuka kemungkinan bagi Anies Baswedan, yang sebelumnya tidak berada dalam barisan partai KIM Plus untuk kembali berkiprah di politik Jakarta. KIM Plus terdiri dari 12 partai yang mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelum adanya putusan MK, Anies ditinggal tiga partai pendukungnya di pilpres, yaitu PKS, NasDem, dan PKB. Ketiganya memilih bergabung ke koalisi pendukung Prabowo di Pilpres.

Dengan kondisi itu, KIM Plus diprediksi hanya akan melawan kotak kosong. Namun, KPU DKI telah meloloskan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Meskipun lolosnya pasangan tersebut memicu kontroversi karena banyak warga Jakarta melaporkan Nomor Induk Kependudukan mereka dicuri untuk mendukung Dharma-Kun.