TEMPO.CO, Jakarta –Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengklaim tidak ada pembahasan soal konflik organisasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Gus Yahya mengatakan pertemuannya dengan Jokowi hanya membahas soal izin usaha pertambangan yang diserahkan pemerintah kepada PBNU.

“Enggak ada (pembahasan soal PKB dan presiden),” katanya memberikan keterangan di depan pintu Istana Negara.

Mengenai Muktamar PKB, Gus Yahya sendiri kembali menegaskan bahwa PBNU hanya memiliki aspirasi politik. Ketum PBNU mengingatkan bahwa organisasinya berperan pada pendirian DPP PKB dulu. Ia mengulangi pernyataan itu saat mengundang puluhan kiai se-Indonesia di kantor PCNU Surabaya, Senin, 19 Agustus 2024. PBNU mendesak PKB kembalikan kepemimpinan ulama.

Dalam keterangan yang sama, Gus Yahya membantah ada instruksi khusus darinya soal apel kesetiaan PBNU yang digelar di Bali pada Rabu-Ahad, 21-25 Agustus 2024. Apel kesetiaan ini dilakukan bersamaan dengan agenda Muktamar PKB yang juga digelar di Bali. Surat instruksi itu ditandatangani Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin dan Sekretaris Jenderal Rifqi Al Mubarok pada 18 Agustus 2024.

“Enggak (instruksi khusus), ini inisiatif mereka,” kata Gus Yahya saat ditanya soal tekanan terhadap Muktamar PKB.

Ia sendiri mengatakan belum mendapat perkembangan soal apel GP Ansor. Sebab, Ketum GP Ansor itu masih berada di Vatikan dan pulang ke Jakarta pada sore ini.

Terakhir kali, Gus Yahya menemui Jokowi pada Rabu 14 Agustus 2024. Ketum PBNU dan Presiden membahas konflik PKB. Gus Yahya mengatakan bahwa Jokowi menaruh perhatian pada masalah ini. Namun dia menegaskan bahwa kepala negara tidak cawe-cawe. "Ya, itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya," kata Gus Yahya.

Hubungan PKB dan PBNU sedang memanas dalam dua bulan terakhir. Konflik antara PKB dan PBNU ini dipicu oleh langkah Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus tentang angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 atau pansus haji. Pansus haji tersebut menduga Kementerian Agama melakukan penyimpangan dalam penyelenggaran haji 2024, di antaranya keputusan untuk mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebesar 20 ribu ke haji khusus atau ONH plus. Salah satu penggagas pansus haji ini adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Gus Yahya menduga pansus haji yang dimotori oleh elite PKB itu untuk menyasar PBNU serta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas –adik Gus Yahya. Selanjutnya, PBNU meresponnya dengan membentuk pansus yang mengkaji hubungan antara PBNU dan PKB atau dinamai pansus PKB.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat berbicara mengenai isu Muktamar partai tandingan dalam tanya jawab dengan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Pria akrab disapa Cak Imin itu merespons soal potensi campur tangan penguasa usai penunjukan Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baru.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan PKB berbeda dengan PBNU. “PKB ini milik NU, tapi bukan milik PBNU, sehingga tidak ada kewenangan untuk cawe-cawe, apalagi kewenangan membegal," kata Cak Imin.

Pilihan Editor: Gus Yahya Temui Jokowi, Bahas Konflik PBNU dan PKB?