TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengaku tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

“Silakan saja (Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar),” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Komarudin enggan membahas hal itu lebih detail. Menurut dia, peluang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang pohon beringin itu. "Urusan rumah tangga Golkar. PDIP, (ya) PDIP," ujarnya.

Dia menyebutkan Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. “Sudah ada di sana, tidak usah tanya status-status lagi. Orang sudah jelas-jelas sudah bergabung ke sana,” tuturnya.

Jokowi Berpeluang Jadi Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Golkar, Adies Kadir, mengatakan partainya membuka peluang membahas Presiden Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 20-21 Agustus 2024.

Menurut Adies, jabatan ketua Dewan Pembina Golkar memang ditentukan oleh munas beserta ketua umum partai terpilih. “Semua kemungkinan ada,” kata Wakil Ketua Umum Golkar itu di lokasi Rapimnas dan Munas partainya, Jakarta Convention Center, Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Adies mengatakan Jokowi bisa menjadi ketua Dewan Pembina Golkar meski saat ini tidak berstatus sebagai kader partai. Ketentuan itu, kata Adies, tak diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Adies menuturkan posisi ketua Dewan Pembina Golkar biasanya diisi oleh kader-kader senior partai berlambang beringin tersebut. Namun orang dari luar partai tetap bisa menjabat posisi tersebut karena tak dilarang dalam AD/ART.

Meski begitu, Adies mengklaim hingga saat ini belum ada bahasan soal pemilihan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina di internal partai Golkar. “Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan (Jokowi jadi ketua Dewan Pembina) belum ada sampai detik ini,” ujar dia.

Bahlil Tak Menolak Jika Ada Usulan Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

Adapun Bahlil Lahadalia yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar membantah isu Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Bahlil mengklaim kabar tersebut tidak benar.

“Enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi (ketua) dewan pembina itu sampai dengan hari ini. Enggak ada. Saya berdiskusi kok, jadi enggak benar itu," kata Bahlil di JCC pada Rabu, 21 Agustus 2024.

<!--more-->

Di sisi lain, Bahlil tidak menolak jika ada usulan yang mendorong Jokowi sebagai ketua dewan pembina. “Kita enggak boleh melarang orang berasumsi, negara kita kan demokrasi,” ujarnya.

Bahlil tidak mempermasalahkan jika Jokowi digadang-gadang menduduki jabatan tersebut. Dia mempersilakan wacana itu berkembang dan menjadi doa.

“Bukan enggak mau. Kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah, kalau terjadi, ah, paten barang itu kan,” tuturnya.

Pimpinan Munas XI Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024. Bahlil merupakan calon tunggal terpilih melalui proses aklamasi atau penunjukan langsung.

Selain menjadi ketua umum, Bahlil resmi ditunjuk sebagai formatur tunggal yang berwenang penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar.

“Mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029, sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatur tunggal,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Munas Golkar Ace Hasan di JCC.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Bahlil Lahadalia akan memiliki kewenangan mengatur susunan kepengurusan partai setelah terpilih menjadi ketua umum. Adies menuturkan hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan II telah sepakat memilih Bahlil menjadi ketua umum Golkar.

Dengan posisi sebagai formatur tunggal, Adies menyampaikan, Bahlil berwenang menentukan siapa saja sosok yang menduduki jabatan di DPP Partai Golkar. “Beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini, tuturnya.

Adies menuturkan ketua umum terpilih nantinya berwenang menentukan formasi dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, ketua harian, dan sekretaris jenderal. Dia juga mengungkap kemungkinan besar penentuan sekjen akan dilakukan hari ini.

SULTAN ABDURRAHMAN | SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANTARA

Pilihan editor: Anies Baswedan Berpeluang Diusung PDIP di Pilgub Jakarta dengan Satu Syarat Ini