TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin meminta maaf menjelang 98 hari menuju pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024. Hal itu ia sampaikan dihadapan Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024.

Afif menyadari bahwa di setiap periode pemilu memiliki tantangan dan aktor penyelenggara yang berbeda. “Perkenankan kami memohon maaf jika dalam gelaran pemilu serentak kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada hal-hal yang dianggap kurang maksimal,” ucapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam sambutannya, ia mengutip kalimat semangat yang sering digaungkan anggota KPU: Pantang pulang sebelum tanda tangan. Ia menjelaskan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, kinerja KPU kerap dipersoalkan oleh berbagai pihak.

Misalnya, saat penyelenggaraan tahapan Pemilu, KPU dipersoalkan di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU dilaporkan atas dugaan melanggar etik. Afif menyebut KPU juga pernah dipersoalkan di kepolisian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan pengadilan negeri.

Dampak laporan itu bermacam-macam. “Kadang-kadang jadi tersangka, kadang-kadang diberhentikan, kadang-kadang juga kami dinyatakan salah secara administrasi. Tapi semua itu tidak akan membuat kami jera untuk senantiasa memedomani seluruh aturan,” ucapnya.

KPU, kata Afif, berkomitmen tidak akan berhenti melaksanakan tahapan sampai tanda tangan hasil pemilu dibubuhkan. Baik berita acara atau surat keputusan hasil Pemilu hingga selesai.

Kepada Presiden, ia berkomitmen penyelenggaraan Pilkada nanti bersama dengan Bawaslu, DKKP dilakukan secara sinergi dan kolaboratif. “Insya Allah tidak mungkin penyelenggara ini akan ngawur-ngawuran,” ucapnya.

Afif menegaskan proses Pilkada serentak 2024 merupakan hajatan milik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang ego atau merasa bisa mengurus penyelenggaraan pemilu sendirian. “Semua kita urus bersama sesuai tugas dan tupoksi masing-masing,” ujarnya.

Pilihan Editor: Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly