Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

Selasa, 20 Agustus 2024 07:19 WIB

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kanan), saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang. Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyatakan bahwa pemberian dukungan dari partainya pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual.

"PDI Perjuangan is not for sale," kata Adian di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Pernyataan Adian ini menyusul deklarasi 12 partai politik yang mendukung bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

Mantan aktivis '98 itu menegaskan bahwa partainya tetap tidak akan bergabung ke sana dan memilih untuk bersama masyarakat biasa.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa manuver pihak yang membuat semua partai politik di luar PDIP berkumpul mendukung Ridwan Kamil dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat partainya tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Advertising
Advertising

Untuk diketahui, jumlah kursi PDIP di DPRD Provinsi Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

Apabila PDIP hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama, lanjut Djarot, tidak akan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, PDI Perjuangan secara otomatis tidak bisa mencalonkan," ungkap Djarot.

Untuk itu, PDIP akan melihat kemungkinan pihak yang memborong kursi partai politik yang membawa Ridwan Kamil-Suswono melawan kotak kosong.

Apabila akan dibuat seperti itu, kata Djarot, PDIP akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat sebab Jakarta adalah percontohan Indonesia.

"Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi, kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, terutama di Jakarta," tambahnya.

Djarot menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan petinggi parpol yang berusaha disatukan untuk Ridwan Kamil.

Oleh karena itu, lanjutnya, PDIP tak henti mengingatkan pentingnya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, antikorupsi, antinepotisme, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Berita terkait

Survei Litbang Kompas: Pemilih PKS Alihkan Dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno

13 menit lalu

Survei Litbang Kompas: Pemilih PKS Alihkan Dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno

Survei Litbang Kompas menemukan perpindahan dukungan pemilih PKS dari Ridwan Kamil-Suswono ke Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Politikus PKS Ragukan Hasil Survei Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono yang Stagnan

17 menit lalu

Politikus PKS Ragukan Hasil Survei Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono yang Stagnan

Hasil beberapa lembaga survei menunjukan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono disalip pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Klaim KIM Plus Solid Dukung Ridwan Kamil, Cak Imin Tak Tahu Apakah Bakal Menang Satu Putaran

33 menit lalu

Klaim KIM Plus Solid Dukung Ridwan Kamil, Cak Imin Tak Tahu Apakah Bakal Menang Satu Putaran

Cak Imin juga menepis kabar gembosnya sokongan dari KIM Plus terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Giliran PKS Klaim Prabowo dan Jokowi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

1 jam lalu

Giliran PKS Klaim Prabowo dan Jokowi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

PKS meyakini Presiden Prabowo dan Jokowi mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Ia juga mengklaim dukungan dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Kegiatan Paslon Pilkada Jakarta 2024 Usai Hasil Survei Sebut Elektabilitas Mulai Naik-Turun

1 jam lalu

Kegiatan Paslon Pilkada Jakarta 2024 Usai Hasil Survei Sebut Elektabilitas Mulai Naik-Turun

Elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 naik turun. Mulai dari Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardhan, sampai Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

2 jam lalu

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika-Hendi dan Pramono-Rano unggul atas rivalnya di Pilkada Jakarta dan Jateng.

Baca Selengkapnya

H-22 Pilkada 2024: Respons Ridwan Kamil yang Elektabilitasnya Nyaris Tersusul oleh Pramono Anung

3 jam lalu

H-22 Pilkada 2024: Respons Ridwan Kamil yang Elektabilitasnya Nyaris Tersusul oleh Pramono Anung

Ridwan Kamil angkat bicara soal posisinya dalam hasil survei Pilkada 2024 di DKI Jakarta yang berbalapan dengan Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Pilkada Jakarta Disebut Berpotensi Dua Putaran, Apa Penyebabnya?

4 jam lalu

Pilkada Jakarta Disebut Berpotensi Dua Putaran, Apa Penyebabnya?

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan paslon Pramono-Rano unggul dari RIDO dan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

5 jam lalu

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Poltracking soal Sanksi dari Dewan Etik Persepsi: Tidak Adil dalam Proses Penyelidikan

5 jam lalu

Respons Poltracking soal Sanksi dari Dewan Etik Persepsi: Tidak Adil dalam Proses Penyelidikan

Poltracking Indonesia menilai bahwa keputusan dewan etik Persepsi tidak adil.

Baca Selengkapnya