TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi masuk koalisi KIM Plus. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi hal itu.

“Saya kira itu baik saja, tapi benar atau tidak ke depannya?” kata Yahya Staquf kepada awak media usai menghadiri pertemuan PBNU dan kiai se-Indonesia di Surabaya, Senin, 19 Agustus 2024.

Menurut dia, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar kerap berubah-ubah keputusannya. Hal itu terlihat pada sejumlah keputusan politik.

“Seperti kemarin ingin membentuk sekretariat bersama, nyatanya begitu (tidak terealisasi). Sekarang katanya mau berkoalisi, tapi nanti kenyataannya kita enggak tahu,” ucap Yahya.

Sikap partai yang kerap berubah-ubah menjadikan PKB dinilai tidak konsisten oleh PBNU. Terlebih, PKB dianggap tidak pernah melibatkan ulama PBNU dalam pengambilan keputusan.

Karenanya, PBNU ingin mengembalikan kepemimpinan ulama di PKB. Sebab, PKB didirikan oleh PBNU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama dalam politik.

Namun, kini PKB dinilai tidak lagi melaksanakan mandat tersebut. Karena itu, pihaknya ingin mendesak PKB agar kembali kepada mandat ini. “Kami tidak akan berhenti sampai berhasil, sebab ini mandat para ulama,” ucap Yahya.

Sebelumnya, PKB resmi bergabung dalam koalisi KIM Plus dalam sejumlah Pilkada, termasuk di Jakarta. Baru-baru ini, Cak Imin juga memuji program Prabowo-Gibran soal makan bergizi gratis.

Pilihan Editor: Daftar Menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi setelah Reshuffle