TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid, ditunjuk menjadi Ketua Panitia Khusus Evaluasi Penyelenggara Ibadah Haji atau Pansus Haji di ruang Pansus, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 19 Agustus 2025.

Sebelumnya rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Rapat dihadiri 17 orang. Rapat mengagendakan penetapan pimpinan pansus.

"Rapat pansus agendanya tunggal yaitu penetapan pimpinan pansus," kata Muhaimin di Ruang Pansus.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu lantas meminta tiap fraksi untuk mengusulkan nama untuk diajukan sebagai ketua. Ada beberapa nama yang diusulkan di antaranya, Nusron Wahid, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKB Marwan Dasopang, dan Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah.

Setelah melakukan musyawarah, anggota sepakat menetapkan Nusron menjadi ketua. Sedangkan, Diah, Marwan, dan Ledia Hanifa Amaliah menjadi wakilnya.

"Apakah semua setuju?" tanya Muhaimin.

"Setuju," kata angotta pansus.

Selanjutnya, rapat diteruskan untuk menentukan jadwal.

Adapun DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V, Selasa, 9 Juli 2024.

Pansus ini disahkan setelah anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Setidaknya ada 35 anggota DPR RI yang terdiri lebih dari dua fraksi yang setuju pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki penyelanggaran haji 2024.

Salah satu masalah yang akan digali oleh panitia khusus adalah soal pembagian kuota haji yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pasal 64 ayat 2 menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Panitia kerja Komisi VIII dan menteri agama awalnya sudah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 pada 27 November 2023. Mereka menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian haji reguler sebanyak 221.720 orang.

Kuota ini termasuk kuota tambahan hasil lobi pemerintah RI terhadap Arab Saudi, yang memberikan tambahan 20 ribu jemaah. Dari hasil kesepakatan itu juga ditetapkan anggaran haji 2024 sebesar Rp 8,3 triliun. Namun di tengah jalan, Kementerian Agama justru mengalokasikan 20.000 kuota tambahan dengan rincian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Walhasil, kuota haji khusus justru melampaui batas 8 persen seperti yang ditetapkan Undang-Undang.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mempersilakan Panitia Khusus Haji menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaran haji.

"Perihal dugaan korupsi, monggo dibuktikan saja, kira-kira ada korupsi di bagian apa?" Kata Hilman kepada Tempo melalui pesan whatsapp, Selasa, 16 Juli 2024.

Terkait pembagian kuota haji, Hilman mengatakan Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji menyebutkan bahwa menteri yang mengatur alokasi kuota tambahan itu. Menteri Agama lantas mengalokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.

“Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat spesial ekstra kuota 20.000," katanya.

Selain itu, Hilman mengatakan pembagian alokasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan. Hilman menuturkan pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR RI pada Januari 2024 tentang pembagian kuota haji tersebut, namun tidak tercapai.

"Kebijakan (pengalokasian kuota tambahan) sudah kami pertimbangkan matang-matang dan kami sudah berusaha komunikasikan itu dengan komisi VIII DPR RI," ucapnya.

Pilihan Editor: Ketegangan PKB dan PBNU: Tanggapan Ma'ruf Amin hingga Muhammadiyah