Pegiat HAM Sebut Pejabat Pakai Baju Adat Hanya Gimik: RUU Perlindungan Masyarakat Adat Malah Enggak Dibahas

Minggu, 18 Agustus 2024 13:22 WIB

Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengenakan pakaian adat Papua. TEMPO/Riri Rahayu

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pejabat negara berlomba-lomba tampil memakai baju adat di perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Misalnya Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang memakai baju adat Papua ketika menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 17 Agustus 2024.

Penampilan anak sulung Presiden Joko Widodo itu jadi buah bibir publik internet. Pegiat hak asasi manusia atau HAM, Amiruddin al-Rahab mengatakan, aksi para pejabat yang memakai pakaian adat tak lebih dari sekadar gimik.

"Tidak merefleksikan makna apa pun," kata Amiruddin saat dihubungi Tempo, Ahad, 18 Agustus 2024.

Sebab, menurut Amiruddin, seusai para pejabat negara itu tampil dengan pakaian bernuansa adat, tetap tidak ada perhatian signifikan yang diberikan untuk komunitas adat di Tanah Air. Eks Komisioner Komnas HAM ini menyoroti ihwal RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang tak kunjung dibahas dan disahkan. "Sudah lebih dari lima tahun tidak kunjung dibahas dan disahkan," ujarnya.

Di sisi lain, Amiruddin mengatakan masih ada komunitas adat yang justru tertekan dan tersingkir dari tanah adatnya sendiri. Dia mencontohkan tindakan represif aparat terhadap masyarakat adat di Papua, Rempang, dan IKN.

Advertising
Advertising

Di Papua, Amiruddin mengatakan masyarakat adat disingkirkan oleh negara karena penciptaan kawasan tambang hingga perkebunan besar kelapa sawit. Ia mengaku kerap mendengar cerita tindakan represif aparat kepada masyarakat adat.

"Dua tahun lalu aku pernah bertemu tetua-tetua adat di lokasi IKN, mereka mengeluh dan ketakutan karena tak pernah diajak bicara dengan baik oleh orang-orang IKN," kata Amiruddin.

Tampil dengan pakaian adat di HUT kemerdekaan, menurut Amiruddin, tidak membuat publik lupa terhadap catatan buruk perlakuan negara ke masyarakat adat. Menurut dia, aksi tahunan para pejabat negara itu hanya ingin terlihat bagus di media. "Gejala artifisial, tidak paham apa yang dipakai tapi merasa hebat," kata dia.

Selain Gibran, para tamu undangan pada upacara 17 Agustus kemarin menggunakan pakaian adat. Presiden Jokowi sendiri menggunakan pakaian adat Kustin dari Kalimantan Timur. Adapun presiden terpilih Prabowo Subianto menggunakan beskap Jawa dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggunakan pakaian adat Melayu Pontianak.

Pilihan Editor: AMAN: Penggunaan Pakaian Adat oleh Pejabat Negara Tak Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Adat

Berita terkait

Kabupaten Seluma Bengkulu Akui 5 Komunitas Adat, Masih Tersisa 14 Lagi

17 jam lalu

Kabupaten Seluma Bengkulu Akui 5 Komunitas Adat, Masih Tersisa 14 Lagi

Regulator Kabupaten Seluma di Bengkulu mengakui keberadaan 5 komunitas adat.Seluma sudah memiliki Perda perlindungan masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berkantor di IKN, Masyarakat Adat Pemaluan: Kami Ingin Berkeluh Kesah

3 hari lalu

Jokowi Berkantor di IKN, Masyarakat Adat Pemaluan: Kami Ingin Berkeluh Kesah

Masyarakat adat di Kelurahan Pemaluan menyampaikan sejumlah harapannya ke Jokowi yang kini mulai berkantor di IKN.

Baca Selengkapnya

UNESCO Hadiahi Sokola Institute Uang 30 Ribu Dolar lewat Confucius Prize for Literacy 2024

6 hari lalu

UNESCO Hadiahi Sokola Institute Uang 30 Ribu Dolar lewat Confucius Prize for Literacy 2024

Sokola Institute telah terpilih sebagai salah satu pemenang UNESCO Confucius Prize for Literacy 2024. Pengumuman dilakukan pada Hari Literasi Sedunia.

Baca Selengkapnya

Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi

6 hari lalu

Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi

Pemerintah dan DPR disebut tidak mengakomodasi masukan ahli dan masyarakat umum soal ketentuan jumlah anggota Wantimpres.

Baca Selengkapnya

Alasan Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

6 hari lalu

Alasan Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

Komisi III DPR menemukan dua dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM terbukti tidak memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya

Kim Jong Un Kerap Lakukan Hukuman Mati, Terbaru Eksekusi Mati 30 Pejabat Buntut Gagal Mitigasi Banjir

10 hari lalu

Kim Jong Un Kerap Lakukan Hukuman Mati, Terbaru Eksekusi Mati 30 Pejabat Buntut Gagal Mitigasi Banjir

Kim Jong Un eksekusi mati sekitar 30 pejabat akhir Agustus lalu. Ini deretan hukuman mati oleh pemimpin Korea Utara, termasuk kepada pamannya sendiri.

Baca Selengkapnya

Cerita Mendiang Aktivis HAM Munir dan Ayam Jago Pelung Peliharaannya

10 hari lalu

Cerita Mendiang Aktivis HAM Munir dan Ayam Jago Pelung Peliharaannya

Di samping gigih melawan ketidakadilan, mendiang aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib ternyata amat menyukai ayam jago pelung.

Baca Selengkapnya

Surat dari Anak Munir Said Thalib: Puzzle Memoria Abah

11 hari lalu

Surat dari Anak Munir Said Thalib: Puzzle Memoria Abah

Munir Said Thalib diracun tepat 20 tahun lalu. Bagaimana putri bungsunya, Diva Suukyi, menyikapi kasus pembunuhan abahnya yang masih misteri

Baca Selengkapnya

Jokowi Punya Agenda Nawacita, Prabowo Usung Program Astacita

13 hari lalu

Jokowi Punya Agenda Nawacita, Prabowo Usung Program Astacita

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program Astacita yang dicanangkan untuk 5 tahun mendatang. Dulu, Jokowi punya Nawacita.

Baca Selengkapnya

Surati Paus Fransiskus, AMAN Cerita soal Proyek Pemerintah Ancam Masyarakat Adat

14 hari lalu

Surati Paus Fransiskus, AMAN Cerita soal Proyek Pemerintah Ancam Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengirimkan surat kepada Paus Fransiskus terkait perampasan wilayah adat oleh perusahaan milik Keuskupan Maumere dan Larantuka di Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya