TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Demokrat sepakat jika pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 tidak hanya melawan kotak kosong.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berharap pemilihan Pilgub Jakarta tidak hanya melawan kotak kosong, sehingga mengejawantahkan demokrasi yang sehat.

“Karena kita ingin adanya kompetisi. Karena presiden saja ada kompetisinya, masa di daerah kita takut untuk berkompetisi, tapi kita lihat pemenang hajat dari pilkada ini tentunya parpol dan rakyat pada umumnya," kata Ibas saat ditemui sesaat sebelum dilangsungkannya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Ibas mengatakan, urusan Pilkada 2024 dipegang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

“Tapi saya sebagai kader Partai Demokrat tentu berharap ya, proses pilkada dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, proses demokrasi juga dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Dia berharap kontestasi Pilkada 2024 dapat menghasilkan koalisi dan pasangan calon yang mumpuni untuk dapat memimpin daerahnya.

“Yang dapat menghasilkan juga pada saatnya pemerintahan daerah yang capable, yang kompeten, yang seiring dengan langkah pemerintah pusat pada saatnya nanti," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Djarot Saiful Hidayat pun berharap Pilgub Jakarta 2024 tidak menyajikan pelaksanaan demokrasi semu.

“Jadi jangan kemudian kita disajikan nanti Pilkada DKI Jakarta itu pelaksanaan demokrasi yang semu, sama seperti di beberapa wilayah ketika melawan kotak kosong atau ketika melawan calon independen yang ‘sengaja disiapkan’ pada pilkada sebelumnya,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Djarot berharap, peta politik masih cair sehingga kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju pada Pilgub Jakarta 2024 tidak melawan kotak kosong ataupun independen.

“Kalau melawan independen, bukan mengecilkan arti calon independen, tapi kekuatannya tidak setara. Karena apa? Karena tidak didukung oleh partai-partai politik yang kuat yang punya akar di rakyat,” kata Djarot.

<!--more-->

Dia pun berharap para elite politik berkomitmen membangun sistem demokrasi yang sehat, utamanya pada Pilkada Jakarta 2024, sebab Jakarta menjadi salah satu pusat perpolitikan nasional.

“Harus bisa memberikan contoh yang baik, contoh demokrasi yang jujur, contoh demokrasi yang betul-betul menghargai, menghormati pilihan dan kedaulatan rakyat," tuturnya.

Adapun narasi kotak kosong dalam Pilgub Jakarta mengemuka setelah adanya narasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk mengusung Ridwan Kamil atau RK. KIM dinilai berupaya menggaet partai di luar KIM, seperti NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendukung RK.

“Kalau tanya ke saya, saya enggak suka (lawan kotak kosong),” kata RK di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 8 Agustus 2024.

Menurut RK, kotak kosong bukanlah lawan yang ideal dalam kontestasi Pilkada. Sebabnya, dia mengklaim ingin beradu gagasan dengan calon-calon gubernur lainnya.

“Kalau mau kotak kosong, debat sama siapa? Terus bagaimana meng-counter-nya? Susah. Idealnya kalau bisa jangan kotak kosong,” ucap eks Wali Kota Bandung itu.

RK berujar, dia juga sempat menyampaikan harapannya itu kepada partai-partai yang akan mengusungnya. Di antaranya kepada Partai Golkar dan partai-partai lain di KIM.

Harapan untuk tidak melawan kotak kosong itu dia sampaikan dalam obrolan-obrolan dengan para elite KIM. “Ada, (disampaikan) secara informal,” ujarnya.

Namun, RK mengatakan, dia tidak bisa mengatur bagaimana Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung nanti. Sebab, kata dia, dia hanya merupakan bakal calon yang akan berpartisipasi.

Dia hanya menyebut mekanisme melawan kotak kosong tetap salah satu dari tata cara berdemokrasi yang sah di Indonesia.

“Melawan delapan pasangan (calon) mekanisme demokrasi, melawan (calon) independen mekanisme demokrasi, ada kotak kosong mekanisme demokrasi,” katanya.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | NOVALI PANJI NUGROHO | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: KPU DKI Akan Gelar Rapat Pleno Bahas Status Dharma-Kun pada 19 Agustus